Peluang News, Jakarta – Harga Minyakita di jual ketinggian sehingga Badan Pangan Nasional (Bapanas) memberikan status waspada terhadap harga minyak goreng rakyat tersebut.
Pasalnya, harga minyak milik pemerintah tersebut jauh di atas harga eceran tertinggi (HET).
Mengacu pada Panel Harga Bapanas, Selasa (28/1/2025), pukul 10.00 WIB, harga MinyaKita secara rata-rata nasional mencapai Rp17.557 per liter.
Namun, besaran harga tersebut naik 11,83% dibanding HET yang dipatok pemerintah yaitu Rp15.700 per liter.
Menurut data sementara Bapanas, harga MinyaKita terendah terjadi di Kepulauan Riau sebesar Rp15.860 per liter.
Kondisi ini membuat Kepulauan Riau masuk dalam zona hijau atau aman lantaran harganya masih sedikit lebih tinggi atau 1,02% terhadap HET.
Berbeda dengan itu, Papua Barat Daya menjadi provinsi dengan harga MinyaKita tertinggi, yakni sebesar Rp19.667 per liter.
Harga yang melambung itu menempatkan Papua Barat Daya ke dalam zona merah atau perlu intervensi lantaran di atas HET atau lebih dari 5%.
Sedangkan disparitas harga MinyaKita di Papua Barat Daya dengan HET yakni sebesar 25,27%.
Selain Kepulauan Riau dan Papua Barat Daya, provinsi lainnya berada pada zona kuning. Zona kuning menggambarkan status waspada di atas HET atau di atas 0%-5%.
Gorontalo, Papua Barat, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan belum melaporkan harga MinyaKita di provinsinya. Sehingga tidak diketahui apakah harga komoditas itu berada dalam zona hijau, kuning, atau merah.
Di Depok, Jawa Barat, harga minyakita di tingkat pedagang eceran dikisaran Rp18.000 – Rp19.000 per liter.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap biang kerok melambungnya harga MinyaKita di pasaran, bahkan melampaui HET yang ditetapkan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendag Isy Karim mengakui harga Minyakita secara rata-rata nasional masih di atas HET, yakni Rp17.000 per liter.
Salah satu penyebabnya karena jalur distribusi Minyakita yang menyimpang. Pedagang mengambil Minyakita dari pedagang lain yang membuat harganya menjadi lebih mahal.
Untuk itu, pemerintah berencana untuk memperbaiki jalur distribusi minyak goreng kemasan tersebut. []
