JAKARTA—Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui Perum Bulog masih minim menyerap beras dari petani. Hal ini disebabkan tingginya harga gabah di tingkat petani. Target pemerintah untuk menyerap beras petani sebanyak 1,5 ton pada pertengahan tahun sulit dipenuhi.
Namun Menurut Darmin hal itu bukan masalah besar. Yang terpenting harga beras dalam mekanisme pasar masih pas dengan kemampuan petani maupun konsumen.
“Pemerintah sebenarnya menargetkan Bulog untuk menyerap beras hasil produksi petani sebanyak 1,5 juta ton sejak masa panen sekitar Februari-April 2019. Namun, realisasi serapan Bulog baru mencapai 24 ribu ton sampai hari ini,” ujar Darmin di Jakarta, Senin (18/3/2019).
Harga penjualan beras dari petani masih berada di atas batas Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp3.700 per kilogram dengan batas fleksibilitas mencapai 10 persen dari HPP, yakni sebesar Rp4.070 per kilogram. Saat ini, harga gabah di tingkat petani masih berada di kisaran Rp 4.200 hingga Rp 5.000 per kilogram.
“Kalau harga lagi bagus di pasaran, ya biarkan saja. Kenapa Bulog harus maksa masuk?” ucap Darmin.
Lanjut Darmin jika harga di tingkat petani sudah masuk dalam HPP, Bulog pasti akan membelinya dalam jumlah lebih banyak. Hal ini sesuai dengan fungsi Bulog untuk menjaga agar harga yang diterima petani tidak terlalu jatuh akibat menumpuknya pasokan pada masa panen.
Meskipun Bulog tidak memenuhi target penyerapan beras dalam negeri, cadangan beras pemerintah (CBP) yang ada di gudang Bulog masih mencukupi kebutuhan masyarakat.
“Masih 1,8 juta ton, itu dari eks-impor tahun lalu,” ungkap Darmin.
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/ Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah, perseroan hanya boleh menyerap gabah dengan harga Rp3.700 per kilogram. Maksimal fleksibilitasnya adalah 10 persen, yaitu Rp4.070 per kilogram.
