Peluang News, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan, dirinya berharap agar Kebijakan Satu Peta 2.0 dapat segera diterapkan di Indonesia.
Pasalnya, menurut AHY, kebijakan tersebut dapat berpotensi memudahkan investasi bagi pemerintah maupun pihak-pihak swasta.
Hal ini disampaikan AHY usai menghadiri Peluncuran Geoportal Kebijakan One Satu Peta 2.0 serta Penyampaian Hasil Capaian PSN dan KEK, di kawasan Jakarta, dikutip Jumat (19/7/2024).
“Jadi, jika kita bisa menghadirkan peta-peta berskala besar yang kemudian bisa digunakan untuk membuat RDTR atau Rencana Detail Tata Ruang, maka hal ini penting sekali bagi para investor dan juga para pemerintah daerah untuk menentukan tata ruang dan kebutuhan industri dan pertumbuhan ekonomi lainnya,” ungkapnya.
Selain itu, AHY menilai bahwa Kebijakan Satu Peta yang diselaraskan pada tata ruang ini nantinya pasti akan memberikan kepastian hukum terhadap para pengusaha yang ingin menanamkan modalnya di nusantara.
“Oleh karena itu, kami tentu telah mempersiapkan berbagai rencana strategis terkait dengan tata ruang penggunaan lahan di berbagai daerah di Indonesia,” kata AHY.
“One Map Policy ini menjadi penting sekali karena seringkali permasalahan yang muncul itu berkaitan dengan tumpang tindih,” imbuhnya.
Berdasarkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 9 Tahun 2016, Kebijakan Satu Peta merupakan arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal.
Dengan adanya kebijakan ini, maka seluruh kebijakan di pemerintah yang berbasiskan spasial akan mengacu pada satu peta yang sama dan sesuai.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga merupakan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto bersama dengan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dan menteri-menteri terkait lainnya resmi meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper One Map Policy (OMP) Beyond 2024, di Jakarta, Kamis (18/7/2024).
Adapun platform ini merupakan salah satu bagian dari rencana besar pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang secara tuntas.
