JAKARTA-— Hanya dengan transportasi publik yang memadai, yaitu meliputi ketersediaan, ketepatan, keamanan, kenyamanan, dan terintegrasi antar moda masalah kemacetan di kota besar bisa teratasi. Sementara kebijakan Jalan Berbayar atau ERP (Electronic Road Pricing), pajak Kendaraan yang mahal, maupun langkah pembatasan dengan sistem ganjil-genap, yang diperluas arealnya bukanlah solusi yang sebenarnya.
Pemerintah tampaknya lupa menyiapkan transportasi publik ideal terlebih dahulu untuk alternative mobilitas masyarakat.
“Akibatnya masyarakat merasa bahwa perluasan ganjil-genap membatasi mereka untuk dapat bergerak beraktivitas,” kata Ketua Komunitas Transportasi Indonesia Musa Emyus.
Dia mengharapkan hadirnya MRT dan LRT Jabotabek pada 2019 nanti kriteria transportasi publik seperti yang ideal dapat terpenuhi.
“Apabila Transportasi Publik sudah tersedia dengan baik maka pemerintah wajib menjalankan kebijakan biaya tinggi bagi pengguna kendaraan pribadi. Biaya yang tinggi bagi pengguna kendaraan pribadi secara otomatis akan menarik pengguna kendaraan pribadi menggunakan transportasi publik,” ujar Musa kepada Peluang, Kamis (5/7/2018).
Dengan demikian imbuh Musa, transportasi publik yang ideal pasti lebih ekonomis dibanding menggunakan kendaraan pribadi.
Seperti yang diberitakan mass media , hasil rapat koordinasi yang telah dilakukan antara pemerintah DKI akarta, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, dan Kepolisian Daerah Metro Jaya beberapa waktu lalu . Jika sebelumnya pembatasan
kendaraan pelat nomor ganjil-genap hanya untuk kawasan Sudirman-MH Thamrin, serta sebagian Gatot Subroto, maka sejak Juli
ini perluasan dilakukan ke sejumlah jalan alteri. Kawasan itu berupa Rasuna Said, Ahmad Yani, Pondok Indah, dan MT Haryono.
Sejumlah warga DKI Jakarta yang dhibungi oleh Peluang, pebisnis atau karyawan swasta yang punya mobilitas tinggi menyatakan keberatannya terhadap aturan itu. Linda Wijaya, seorang warga Jakarta Utara menyebut, ia hanya punya satu mobil dengan nomor plat genap merasa mobilitasnya terhambat.
“Saya tidak keberatan kalau harus menggunakan kendaraan umum sudah mumpuni untuk berbagai keperluan,” ujar dia.
Hal senada juga dinyatakan Andi Tanujaya, warga Jakarta Barat yang harus jeli mengatur waktu meeting sesuai dengan plat nomor mobilnya yang kebetulan bernomor genap akibat perluasan aturan ini, Seperti halnya Linda, Andy menuturkan bahwa angkutan umum seperti TransJakarta kerap penuh sesak dan menunggunya lama.
“Mau tidak mau harus naik Gojek atau ojek daring, membuat dandanan berantakan. Tetapi daripada meeting atau keperluan bisnis terganggu,”ucap dia, seraya berharap MRT dan LRT Jabodetabek segera terealisasi pada 2019 ini (van).
.
