JAKARTA—Kelemahan aturan devisi di Indonesia dinilai masih lemah. Akibatnya dari sekitar 80 persen Dana Hasil Ekspor yang masuk ke perbankan Indonesia, baru sekitar 15-16 persen yang dikonversikan ke rupiah.
Demikian diungkapkan Ekonom Aviliani kepada awak media, Selasa 7/8/2018). Padahal di negara tetangga ada aturan valuta asing harus berada di bank untuk waktu tertentu, sebelum ditarik keluar.
“Di Malaysia misalnya valas yang masuk minimal harus disimpan di Bank selama 6 bulan. Sementara di Thailand, DHE diwajibkan dikonversi ke Thai Bhat. Seharusnya hal ini diberlakukan di Indonesia,” ujar Aviliani.
Di Indonesia, Undang-Undang (UU) hanya mengatur valas wajib masuk, namun tidak menyebutkan batasan waktu untuk menyimpannya.
Menurut Avialiani lagi hal yang sama berlaku di pasar surat berharga atau portofolio. Akibatnya pada saat ini investor asing ke Indonesia hanya mengeruk untung saja tanpa menaruh uangnya dalam waktu lama.
“Sekarang ini kita keluar masuk tidak karuan. Bahkan asing masuk bisa seenaknya, misalnya dalam portofolio diatur saja dulu 3 bulan dulu boleh keluar lagi. Ini enggak, pagi dia ambil untung dia keluar lagi. Jadi dia ngambil keuntungan terus tapi tidak stay uangnya di sini,” lanjut dia.
Kendati demikian, Pemerintah juga diminta untuk tidak mempersulit saat eksportir membutuhkan dollar AS saat dana yang disimpan belum jatuh tempo. “Kalaupun harus keluar tidak apa-apa, asalkan benar-benar untuk ekspor,” ucap Aviliani.
Namun hal ini sebetulnya pernah disadari pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu pernah mengatakan, untuk bisa membawa masuk uang hasil ekspor ke dalam negeri, pihaknya bersama dengan Bank Indonesia (BI) akan melakukan pemantauan terus terhadap penguasaha-pengusaha.
“Tujuannya untuk memastikan kewajiban pelaporan valas hasil ekspor direpatriasi oleh pengusaha dan devisa ekspor bisa masuk ke dalam kas negara,” kata dia (van).
