Peluang News, Jakarta – Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, meningkatkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa merupakan salah satu fokus yang dilakukan oleh pemerintah.
Adapun hal ini dilakukan melalui berbagai cara, seperti dengan swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Airlangga menjelaskan, guna mencapai tujuan tersebut, maka Pemerintah tengah berupaya untuk mempererat sinergi nasional untuk memastikan terjaganya stabilitas ekonomi serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan global saat ini.
“Bahkan, beberapa program prioritas dari Bapak Presiden Prabowo utamanya berkaitan dengan ketahanan pangan. Ini tujuannya adalah untuk menjaga harga pangan dan swasembada pangan di tanah air,” ujar Airlangga saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di kawasan Jakarta, dikutip Jumat (31/1/2025).
Terlebih, dalam catatan kinerja dalam masa 100 hari pertama Kabinet Merah Putih, Pemerintah telah berhasil mengimplementasikan sejumlah kebijakan strategis, yang di antaranya yaiyu peluncuran 15 paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan di awal tahun 2025, kenaikan UMP sebesar 6,5%, penghapusan utang macet bagi UMKM.
Kemudian, perpanjangan penyimpanan DHE Sumber Daya Alam di dalam negeri, serta upaya menjaga daya beli masyarakat melalui program penurunan harga tiket hingga 10% saat libur Nataru dan program belanja murah Harbolnas, BINA, dan EPIC Sale di akhir tahun.
Dengan berbagai langkah strategis yang telah diambil itu, Airlangga menegaskan bahwa pihaknya meyakini atau optimis dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028.
Selain itu, dia menilai, sinergi antara Pemerintah, aparat keamanan, dan dunia usaha akan menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin kompleks di kemudian hari.
Terlebih, ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua aspek utama yang harus terus diperkuat untuk menghadapi tantangan ekonomi global.
Oleh sebab itu, Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran guna memastikan ketersediaan pangan.
Lalu, upaya swasembada pangan juga tengah dilakukan guna mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan jumlah produksi dari dalam negeri.
Sementara untuk upaya pengendalian inflasi, Airlangga mengatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) telah berhasil menekan inflasi pada kisaran 1,5 persen.
Angka ini lebih rendah dibandingkan era sebelumnya yang mencapai 5% dan menjadi bukti konkret kontribusi TNI-Polri dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Menurutnya, kontribusi sinergi TNI-Polri juga diperlukan dalam upaya pemberantasan praktik penyelundupan yang telah secara nyata merugikan perekonomian nasional.
“Karena selain diharapkan dapat mencegah masuknya barang-barang ilegal seperti di sektor perikanan, pertanian, dan tekstil, sinergi yang baik antara TNI-Polri juga diharapkan dapat mampu menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan kompetitif serta berujung kepada terjaganya stabilitas perekonomian nasional,” pungkasnya.
Sejauh ini, Pemerintah telah mengembangkan 24 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk menarik investasi di berbagai sektor strategis, termasuk sektor manufaktur, ekonomi digital, kesehatan, pendidikan, serta juga kegiatan dalam bentuk maintenance, repair, dan overhaul untuk pesawat.
“Secara kumulatif dari 2012 sampai dengan 2024, KEK sendiri telah mencatat capaian investasi sebesar Rp256,7 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 156.208 orang dan melibatkan sebanyak 394 pelaku usaha,” ucapnya.
Tak hanya itu, keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama ekonomi global, seperti BRICS, OECD, RCEP, dan CPTPP juga telah menjadi strategi utama dalam meningkatkan daya saing. (Hawa)
