Peluang News, Jakarta – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop), Ferry Juliantono menekankan agar Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (IKPRI) dapat terus mengambil peran dalam pengembangan usaha dan peningkatan perekonomian di tanah air.
Apalagi, kontribusi koperasi terhadap PDB sejauh ini baru menyentuh 5,5 persen sehingga perlu upaya yang optimal untuk meningkatkan andil koperasi pada perekonomian nasional.
Bahkan, pada akhir 2023 lalu, jumlah KPRI di Indonesia tercatat sebanyak 12.570 dengan jumlah anggota perorangan 1,6 juta orang yang tersebar di seluruh Indonesia.
Total aset IKPRI sendiri telah mencapai Rp36,2 triliun dengan perputaran usaha Rp24,6 triliun.
Dengan sumber daya yang dimiliki tersebut, Ferry menilai bahwa IKPRI akan mampu menjadi salah satu motor penggerak perekonomian nasional.
“Sebab, IKPRI dapat berperan sebagai distributor utama bagi koperasi atau sebagai mitra dalam ekosistem bisnis yang saling menguntungkan,” ucap Ferry dalam rapat anggota IKPRI di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024).
“Maka bukanlah hal yang mustahil bagi KPRI-KPRI yang ada di Indonesia untuk dapat meningkatkan skala ekonomi dan memiliki daya saing yang tidak kalah dari badan usaha lainnya, mengingat besarnya kontribusi yang diberikan,” sambungnya.
Lebih lanjut, Wamenkop berharap agar masing-masing anggota IKPRI juga turut mengambil bagian dalam membangun persepsi koperasi modern di mata anak muda.
Menurutnya, hal ini diperlukan agar dapat membakar semangat koperasi kembali di tengah tantangan yang cukup berat belakangan ini.
Selain itu, pria berusia 57 tahun tersebut juga meminta agar IKPRI dapat turut serta untuk menyukseskan 12 program Kementerian Koperasi (KemenKop) yang akan dilakukan sebagai bagian dalam menyukseskan visi misi Presiden Prabowo Subianto yang tertuang di dalam Asta Cita.
Adapun 12 program yang akan dijalankan oleh KemenKop tersebut yaitu supply bahan pokok dan makanan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang di mana koperasi berperan aktif untuk menyediakan bahan bakunya.
Kemudian, penyaluran pupuk melalui koperasi, penyelesaian tunggakan KUT (Kredit Usaha Tani), penyaluran beras, revitalisasi KUD (Koperasi Unit Desa).
Lalu, penguatan produksi tekstil oleh koperasi, supply bahan baku perumahan rakyat dan pengelolaan sumur minyak rakyat. Selanjutnya produksi minyak untuk rakyat, produksi energi biomassa, supply susu nasional dan pengembangan koperasi ojek online.
“Oleh karena itu, saya mengajak agar seluruh pihak untuk bekerja bersama, meningkatkan peran koperasi, dan menjadikannya ujung tombak pertahanan ekonomi negara kita menuju Indonesia Emas yang sejahtera, maju, dan mandiri,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum IKPRI, Syahnas Rasyid menilai bahwa ‘ruh koperasi’ di Indonesia saat ini sudah mulai bangkit.
“Salah satu tandanya dengan terpisahnya Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM yang mencerminkan komitmen yang tinggi dari pemerintah untuk merevitalisasi koperasi di Indonesia,” kata Syahnas.
“Kami melihat Menteri Koperasi sangat komit terhadap koperasi bahkan janji beliau saat kami beraudensi agar pembuatan UU Koperasi melibatkan seluruh gerakan koperasi dan dijanjikan diusahakan selesai pada Februari 2025. Selain itu, Wakil Menteri Koperasi adalah penggiat koperasi yang sudah tidak diragukan kiprahnya,” tambahnya.
Oleh sebab itu, ia menegaskan, pihaknya akan terus siap berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi untuk meningkatkan perannya dalam membangun perekonomian nasional.
“IKPRI akan menyesuaikan dengan kondisi koperasi pegawai RI terutama tentang tata kelola pengembangan usaha koperasi dan terkait regulasi yang tidak berpihak kepada koperasi akan kita perjuangkan melalui berbagai Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri,” tutur Syahnas.
Sebagai informasi, IKPRI yang berdiri pada 15 Oktober 1955 ini mempunyai Bank Kesejahteraan Ekonomi yang pada akhirnya berpindah kepemilikan ke Sea Bank.
Tak hanya itu, IKPRI juga memiliki usaha di bidang perdagangan yaitu 2 unit SPBU di Pandeglang dan Subang, 6 unit Agen/PT Penyalur Gas LPG 3 kg bersubdi dan Non Subsidi dan lainnya.
