Untuk menjaga gejolak perekonomian dan ketidakpastian global yang terjadi saat ini, pemerintah Indonesia menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 didesain lebih feksibel agar tetap terjaga, kridibel dan sehat dalam pengelolaannya.
Apalagi tahun mendatang,International Monetary Fund ( IMF) memproyeksikan pelemahan pertumbuhan ekonomi dunia masih terus terjadi. Pada tahun 2022 ini, IMF menurunkan proyeksi ekonomi dari 3,6 persen mejadi 3,2 persen.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, RAPBN tahun 2023 akan dirancang agar mampu menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak perekonomian dan ketidakpastian global yang terjadi atau sebagai shock absorber. Sehingga APBN dapat tetap kredibel, berkelanjutan, dan sehat.
“APBN 2023 harus didesain agar mampu menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak perekonomian dunia yang terguncang. Presiden Jokowi juga meminta agar APBN ini dijaga supaya kredibel dan sustainable,” ujar Sri Mulyani, usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (08/08/2022).
Tahun 2022 dunia diproyeksikan akan mengalami perlemahan pertumbuhan ekonomi, sementara inflasinya meningkat tinggi. Maka itu, IMF menurunkan proyeksi ekonomi global dari 3,6 persen menjadi 3,2 persen untuk tahun ini dan dari 3,6 persen menjadi 2,9 persen untuk tahun 2022.
“IMF, tahun ini inflansi akan naik ke 6,6 persen dari sisi negara maju. Sementara inflansi negara-negara berkembang akan berada di level 9,5 persen. Ini juga naik sekitar 0,8 persen. Dari sisi pertumbuhan ekonomi global tahun depan juga melemah lagi dari 3,6 persen ke 2,9 persen. Ini artinya lingkungan global kita akan menjadi melemah, tapi tekanan inflansi meningkat,” ungkap Sri Mulyani.
Dengan adanya kenaikan inflasi yang sangat tinggi di negara maju, dijekaskan Menkeu, terjadi reaksi dari sisi kebijakan moneter dan likuiditas yang diperketat, sehingga memacu apa yang disebut capital outflow dan volatilitas di sektor keuangan. Untuk itu, Kemenkeu bersama Bank Indonesia (BI) terus meramu kebijakan fiskal dan moneter yang fleksibel.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah berada dalam posisi yang sangat baik dan akan terus dipertahankan pada semester II tahun 2022. Tercatat pertumbuhan ekonomi kuartal II tahun 2022 yang mencapai 5,44 persen. Angka tersebut berada di atas perkiraan optimistis pemerintah yang mematok pertumbuhan ekonomi kuartal II sebesar 5,2 persen.
“Kondisi perekonomian Indonesia sudah seperti pada saat sebelum pandemi Covid-19, baik dihitung dari sisi level Gross Domestic Product (GDP) tahun 2021 maupun 2022. Defisit APBN juga masih relatif moderat,” jelas Menkeu.
Lebih lanjut, Menkeu mengatakan, Kemenkeu akan tetap mendukung berbagai program prioritas nasional. Yakni sebut Menkeu pembangunan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN) dan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).
Sedangkan dalam penerima pajak dari komoditas yang sangat tinggi tahun ini, yang mungkin menurutnya tidak akan terulang pada tahun depan. Pemerintah memproyeksikan Rp 279 triliun penerimaan pajak yang berasal dari komoditas. Begitu juga dengan beas cukai yang tahun 2022 mencapai Rp 48,9 triliun, tidak akan dapat terulang pada level yang sama.
Untuk mendukung berbagai program nasional, Kemenkeu akan menggunakan instrumen belanja pusat dan daerah, terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor domestik. “Karena situasi global bergejolak penuh ketidakpastian. Dan seperti diketahui, faktor dalam negeri kita adalah konsumsi dan investasi serta belanja pemerintah harus tetap terjaga,” tutup Menkeu.
