JAKARTA—Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, Dwi Andreas Santosa memproyeksikan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian turun tajam pada kuartal ketiga dan keempat. Dampaknya pada melemahnya indeks ketahanan pangan Indonesia.
Pada kuartal II 2020, sumbangan sektor pertanian terhadap total PDB sebesar 15,46 persen. Angka itu, meningkat dibanding kuartal I 2020 yang sebesar 12,84 persen maupun dibanding kuartal II tahun 2019 sebesar 13,57 persen.
“Kenaikan itu dikarenakan pada kuartal kedua terjadi panen raya padi. Di mana, pada bulan April masuk dalam puncak panen raya yang terus berlanjut hingga Juni. Namun memasuki kuartal selanjutnya di mana tidak terjadi panen raya, PDB pertanian bisa kembali menurun,” ujar Andreas dalam Webinar Pusat Kajian Pangan Pertanian dan Advokasi, Kamis (17/9/20).
Hanya saja Andreas menuturkan, hal itu wajar karena pola tersebut sudah menjadi tren setiap tahunnya. Polanya demikian. Jadi nilai absolut indeks ketahanan pangan akan lebih rendah dari 2019. Tahun lalu nilainya 62,6. Tahun ini mungkin mendekati angka 50-an.
Produksi beras pada 2020 diperkirakan lebih rendah 2 juta ton dari tahun lalu. Pemerintah secara cermat memperhitungkan kecukupan beras nasional demi mengantisipasi masalah pasokan.
“Pada situasi perberasan, kalau berdasarkan produksi riil Januari-Juli yang sudah diketahui produksinya turun 1,5 juta ton dibanding periode sama 2019,” imbuh Andreas.
Hingga akhir tahun, dari hasil pengamatan perkiraan, produksi beras pada paruh kedua tahun 2020 akan naik 500 ribu ton dari periode sama tahun lalu. Produksi beras menjadi lebih rendah satu ton dibanding 2019.
Jika ditambah dengan posisi stok Bulog yang saat ini hanya 1,4 juta ton, turun dari posisi sama tahun lalu 2,1 juta ton serta stok beras awal tahun yang juga menurun, Andreas mengatakan secara total produksi beras menurun 2 juta ton.
Sementara anggota Komisi IV, Mindo Sianipar, mengatakan, hingga saat ini belum diketahui sampai kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Hal itu membuat banyak masyarakat yang bekerja di kota-kota besar akan pulang kembali ke desa masing-masing karena terkena pemutusan hubungan kerja.
Hal itu, seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah. Soal kesanggupan desa menanggung ledakan penduduk akibat berkurangnya lapangan pekerjaan di perkotaan.
“Pemerintah menyiapkan program yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi desa selama pandemi dan jangan dilihat seperti banjir. Harus ada program yang bisa memanfaatkan BUMDes misalnya, atau perusahaan-perusahaan kecil di desa yang digerakkan,” pungkasnya.
