hayed consulting
hayed consulting
lpdb koperasi
Daerah  

Jelang Ramadan 2026, Gubernur Jateng Tegas: Tak Boleh Ada Lonjakan Harga Pangan

Jelang Ramadan 2026, Gubernur Jateng Tegas: Tak Boleh Ada Lonjakan Harga Pangan
Jelang Ramadan 2026, Gubernur Jateng Tegas: Tak Boleh Ada Lonjakan Harga Pangan/dok.ist

PeluangNews, Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan tidak boleh terjadi lonjakan harga pangan akibat distribusi tersendat maupun permainan pasar menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026.

Penegasan itu disampaikan Luthfi saat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Koridor Ekonomi, Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata (Keris) Jateng di Semarang, Rabu (11/2/2026).

“Tidak boleh ada sumbatan distribusi, tidak boleh ada permainan harga. BUMD harus hadir,” tegasnya.

Pengendalian Harga Jadi Prioritas

Luthfi memastikan pengendalian harga pangan menjadi perhatian utama seluruh kepala daerah di Jawa Tengah. Ia mengingatkan kebutuhan masyarakat akan meningkat selama Ramadan dan Idul Fitri, sehingga potensi kenaikan harga harus diantisipasi sejak dini.

Baca Juga: Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,39% pada Kuartal IV 2025, Tertinggi di G20

Komoditas strategis seperti cabai, bawang merah, beras, dan minyak goreng menjadi fokus pengawasan.

“Kebutuhan masyarakat meningkat, maka potensi kenaikan harga juga meningkat. Itu harus dikendalikan oleh para bupati dan wali kota,” ujarnya.

Dashboard Harga di Pasar

Untuk menjaga transparansi, Luthfi meminta setiap kabupaten/kota memasang dashboard harga komoditas di pasar besar atau pasar induk yang diperbarui secara rutin.

“Dashboard harga harus ada di pasar dan terus di-update. Biar masyarakat tahu, transparan, dan tidak ada permainan harga. Itu tanggung jawab pemerintah setempat,” katanya.

Ia juga menegaskan daerah sentra produksi tidak boleh sampai mengalami kekurangan pasokan akibat distribusi yang tidak terkendali.

“Jangan sampai daerah sentra malah kekurangan. Distribusi harus dikawal,” tambahnya.

LP2B dan Peningkatan Produksi

Selain pengendalian inflasi, Pemprov Jateng juga mendorong percepatan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) guna menjaga ketahanan pangan daerah.

“Lahan pertanian harus kita pertahankan. Produksi pangan harus kita tingkatkan, teknologi pertanian harus kita dorong,” tegas Luthfi.

Inflasi Jateng Masih Terkendali

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Tengah Mohamad Noor Nugroho menyebut inflasi Jateng pada Januari 2026 tercatat 2,83 persen secara tahunan (year on year/yoy), dengan deflasi 0,35 persen secara bulanan (month to month/mtm).

“Inflasi Jawa Tengah masih dalam rentang sasaran dan relatif terjaga. Deflasi Januari terutama didorong kelompok makanan, minuman, dan tembakau seiring masa panen dan normalisasi permintaan pasca-Natal,” jelasnya.

Meski demikian, ia mengingatkan risiko kenaikan harga pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) tetap perlu diantisipasi. Secara historis, beras dan aneka cabai kerap menjadi penyumbang inflasi saat Ramadan dan Idul Fitri.

“Penguatan pasokan dan kelancaran distribusi menjadi kunci,” pungkasnya.(Aji)

pasang iklan di sini
octa vaganza
Translate