Peluang News, Jakarta – Oknum kepala daerah kembali menjadi sorotan pemerintah pusat. Jika sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap adanya beberapa oknum kepala daerah yang mengakali data inflasi, kali ini giliran Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Dia mengingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk tidak memanipulasi data inflasi.
“Saya menekankan sekali lagi, data inflasi harus akurat dan kredibel,” kata Sri Mulyani, menandaskan, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (4/10/2024).
Menkeu mengaku telah berkoordinasi dengan Mendagri Tito Karnavian terkait hal tersebut. Dari penelusuran, lanjutnya, ditemukan sejumlah pemda yang memanipulasi data inflasi. Namun jumlahnya terbilang kecil, meski ia tak merinci detailnya.
Kepada Mendagri, Sri Mulyani mengatakan agar pemberian apresiasi perlu dipastikan tidak menciptakan tindakan yang justru mendistorsi angka inflasi.
“Kami sepakat dengan Mendagri dan BPS untuk menjaga angka inflasi tetap akurat dan kredibel. Untuk reward, harus betul-betul berasal dari pencapaian (achievement) karena memang tingkat harga stabil dan baik,” ujarnya, menegaskan.
Sebelumnya, Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa data perhitungan inflasi oleh BPS sesuai dengan kaidah statistik dan dikelola secara independen.
Setiap proses pengumpulan data oleh BPS, kata dia, mulai dari pelaksanaan survei hingga pengolahan data, dilakukan dengan mengacu pada pedoman standar internasional. Seluruh penyelenggaraan statistik juga dilakukan dengan mekanisme penjaminan kualitas data, termasuk penentuan waktu, tempat, dan target responden untuk survei harga konsumen.
“Angka yang dihasilkan BPS dapat dijamin kualitasnya dan dipertanggungjawabkan independensinya,” kata dia, menandaskan.
Sementara terkait tudingan kehadiran pasar murah untuk memanipulasi angka inflasi, Amalia menyatakan inisiatif itu merupakan langkah konkret pemerintah dalam mengendalikan inflasi di daerah.
Sebelum ini, Peluang News memberitakan Mendagri Tito Karnavian menyesalkan adanya beberapa oknum kepala daerah mengakali angka inflasi yang rutin dirilis BPS.
Menurut Tito, salah satu modus yang paling umum mengakali inflasi daerah dengan mendatangi langsung kantor BPS di wilayahnya. Caranya, dengan minta langsung agar data inflasi bisa dikondisikan.
Tito mengungkapkan modus kedua yang lazim dilakukan adalah mereka mengondisikan pasar yang biasa dijadikan sampel survei petugas lapangan BPS.
“Rekan-rekan harus hapal, pasti tahu, ngintipin BPS kalau mereka nggak bisa diajak kerja sama (memanipulasi angka), supaya bagus dia intip biasanya BPS ambil sampelnya dari pasar mana saja, betul saya sudah tahu modus-modus kepala daerah itu,” kata Tito, seraya menegaskan.
Dengan modus ini, lanjut dia, di pasar yang akan dijadikan pengambilan sampel oleh BPS, oknum kepala daerah akan mengintruksikan jajarannya agar membuat gerakan yang mendorong penurunan harga barang-barang secara masif. Misalnya, dengan operasi pasar murah.
“Begitu tahu BPS mau masuk, cepat-cepat dia buat gerakan pasar murah di daerah itu, supaya harganya turun. Karena BPS kan mengambil data dalam jumlah masif, pasti menggunakan random sampling. Dia tahu random-nya di mana, sampelnya yang mana,” ujar Tito.
Sebagai catatan, kepada daerah yang berhasil mengendalikan angka inflasi, selama ini diiming-imingi pemerintah pusat dengan hadiah berupa dana insentif daerah (DID) dari Kementerian Keuangan sebesar Rp6 miliar – Rp10 miliar.
Dana insentif ini akan diberikan tiga bulan sekali bagi kepada daerah yang sukses menekan angka inflasi dan menjaga harga-harga, terutama kebutuhan pokok, agar tetap stabil.
Selama ini angka inflasi yang terkendali menjadi tolak ukur keberhasilan kepada daerah dalam memimpin wilayahnya. []
