Peluang News, Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) kembali menggelar kegiatan Media Gathering di kawasan Bogor, Kamis (16/5/2024).
Kepala Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi KemenKopUKM, Budi Mustopo mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang diinisiasi oleh Biro Komunikasi dana Teknologi Informasi KemenKopUKM bersama dengan humas dan media-media.
Ia menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan memperat kerja sama atau sinergi yang telah terjalin selama ini.
Untuk itu, ia mengucapkan terima kasih kepada Forum Wartawan Koperasi (Forwakop) dan seluruh rekan-rekan media yang selama ini telah banyak membantu mempublikasikan program-program di KemenKopUKM kepada masyarakat.
Senada dengan Budi, Sekretaris KemenKopUKM, Arif Rahman Hakim juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada seluruh pihak atau stakeholder yang senantiasa membantu KemenKopUKM untuk menyebarluaskan informasi.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah membantu KemenKopUKM untuk terus memberikan informasi kepada publik dan menjadi alat koordinasi yang efektif,” ucap Arif dalam kegiatan Media Gathering KemenKopUKM di kawasan Bogor, Kamis (16/5/2024).
“Yang terutama dengan pemerintah-pemerintah daerah, perguruan tinggi sehingga program-program kita bisa diketahui, bisa sampai hingga ke kabupaten, ke masyarakat luas sehingga program-program kita bisa diketahui, termasuk dengan program-program prioritas, usaha mikro, kewirausahaan, perkoperasiaan, UMKM naik kelas, dan lain-lain,” tambahnya.
Dengan adanya kegiatan ini, ia berharap agar sinergi dan kerja sama yang baik ini dapat terus ditingkatkan untuk kepentingan bangsa dan negara.
“Apalagi, kita punya target bahwa kita akan menjadi bangsa yang maju pada 2045. Jadi, hal itu pasti membutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder dan rekan-rekan media semuanya,” ujar Arif.
Mengenai hal ini, Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Hubungan Antar Lembaga, Riza Damanik menyampaikan, Indonesia harus bisa meningkatkan pendapatan perkapita per tahunnya dengan syarat rata-rata minimal sebesar USD 30.300 atau setara Rp 475 juta per tahun.
Namun, menurutnya, hal ini cukup berat dicapai mengingat saat ini pendapatan perkapita Indonesia masih berada di rata-rata sekitar US$4.191 atau sekitar Rp75 juta per tahunnya.
“Kalau pendapatan perkapita seperti ini, maka kita akan sulit. Karena untuk menjadi negara maju target kita itu ialah kita harus lompat ke US$30.300 atau setara dengan Rp475 juta per kapita per tahun pada 2045,” ungkap Riza.
“Dengan demikian, maka dalam periode 20 tahun ke depan setidaknya kita memerlukan kenaikan sekitar 5-6 kali lipat untuk bisa menjadi negara maju,” imbuhnya.
Apalagi, ia menjelaskan, sebagian besar pelaku usaha saat ini didominasi oleh para pelaku usaha di mikro dengan presentase hingga 99,62%.
“Berdasarkan data Kemenkop UKM, sejak 2021 struktur usaha di Indonesia didominasi oleh usaha mikro sebesar 99,62%, disusul usaha kecil 0,30%, usaha menengah 0,06%, dan usaha besar 0,01%,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia menilai, hal ini merupakan tantangan yang sulit dan harus segera diatasi salah satunya dengan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.
“Bahkan, Bank Dunia sendiri menyebutkan bahwa jika ingin menjadi negara maju pada 2045, maka Indonesia harus dapat menciptakan lapangan pekerjaan kelas menengah atau middle income job, yang salah satu cirinya yaitu memiliki pendapat tinggi, dan penyerapan lapangan kerjanya yang luas,” terangnya.
Selain itu, strategi atau jurus lain yang bisa dilakukan untuk memenuhi syarat tersebut juga dapat dilakukan dengan mendorong peningkatan kelas usaha.
Hal ini dikarenakan, menurutnya, cara ini dapat secara langsung akan berdampak pada peningkatan pendapatan pelaku usaha di tanah air.
“Jadi, strateginya adalah para pelaku usaha yang mikro ini perlu melakukan agregasi dan berkumpul berdasarkan klaster atau membentuk koperasi agar produktivitasnya lebih tinggi dan hasilnya juga lebih baik,” tutur Riza.
“Tak hanya itu, untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maju juga diperlukan suatu komitmen yang kuat dan serius dari pemerintah dan seluruh pihak terkait agar target tersebut bisa tercapai atau terpenuhi,” sambungnya.
