Peluang News, Jakarta – Kementerian Koperasi (KemenKop) menyatakan bahwa koperasi khususnya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) memiliki dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan sosial.
Menurut Wakil Menteri Koperasi (WamenKop), Ferry Juliantono, kedua peran atau fungsi koperasi ini saling terikat sehingga keberadaan koperasi atau BMT mutlak harus diberikan dukungan penuh oleh pemerintah.
“Untuk peran atau fungsi koperasi dalam ranah ekonomi adalah mensejahterakan anggota sehingga koperasi termasuk BMT harus mencatatkan keuntungan. Sementara untuk fungsi sosial adalah menuntaskan jeratan utang masyarakat kelompok paling bawah (mikro dan ultra mikro) dari rentenir yang banyak beredar di masyarakat,” jelas Ferry dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Perhimpunan BMT Indonesia di Padang, Sumatera Barat, Kamis (21/11/2024).
“Oleh karena itu, maka koperasi harus jadi tempat kita untuk saling gotong royong, saling membantu dan saling menguatkan. Saya merasakan sendiri di KSPPS BMT Jati Baru di Padang dimana peran mereka membantu melepaskan jeratan utang masyarakat dari rentenir,” sambungnya.
Apalagi, dengan adanya dua peran atau fungsi tersebut, kata Ferry, koperasi atau BMT menjadi solusi yang relevan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrim yang ada di tengah masyarakat.
Sebagaimana diketahui Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga Maret 2024 sebanyak 25,22 juta orang atau turun 0,33 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 25,9 juta orang.
“Kemiskinan itu paling kelihatan, jadi mereka itu tidak punya opsi mendapat pembiayaan sehingga terpaksa harus terjebak oleh rentenir. Nah kehadiran BMT adalah untuk membebaskan mereka dari rentenir dengan menyediakan pembiayaan untuk kerja produktif sehingga dia akan punya kesempatan untuk lebih sejahtera,” ujar Ferry.
Dalam skala ekonomi yang lebih besar, BMT dinilai memiliki peran yang strategis untuk mendorong pengembangan sistem keuangan syariah di Indonesia yang sedang digalakkan pemerintah.
Dengan jumlah penduduk muslim yang begitu besar, BMT berpeluang besar untuk masuk dalam ekosistem ekonomi syariah sehingga kontribusinya terhadap perekonomian nasional juga semakin bertambah.
“Potensi konsumen muslim di Indonesia mencapai 2 miliar jiwa dengan perputaran uang hampir 2 triliun dolar. Dengan penduduk muslim terbesar kedua di dunia, BMT harus menjadi bagian dari pengembangan ekonomi syariah,” ujarnya.
Untuk ke depannya, Ferry menegaskan siap meningkatkan dukungan kepada BMT di seluruh Indonesia khususnya dari sisi dukungan pembiayaan yang disalurkan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM) agar memiliki likuiditas yang cukup.
Diharapkan dengan penambahan dukungan tersebut, peran dan fungsi koperasi khususnya BMT dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat lebih luas.
“Ke depan koperasi akan kita gerakkan untuk lebih banyak bergerak di sektor riil agar bisnisnya mengalir,” kata Ferry.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Perhimpunan BMT Indonesia, Mursida Rambe menyatakan komitmennya untuk memastikan BMT dan Koperasi di Indonesia dapat terus bertumbuh sehingga jargon “Koperasi sebagai Soko Guru Ekonomi Nasional” benar-benar dapat diimplementasikan.
Sebab, menurutnya, koperasi termasuk BMT harus benar-benar mampu menjadi ujung tombak bagi permasalahan perekonomian masyarakat.
“BMT dan koperasi harus menjadi ujung tombak bagi masyarakat miskin sebab perbankan nggak mungkin urus itu karena high cost,” kata Rambe.
Rambe membenarkan bahwa maraknya praktik rentenir di masyarakat sangat meresahkan karena akan memicu angka kemiskinan ekstrim semakin tinggi.
Dengan jumlah anggota BMT sebanyak 351 unit, aset Rp13,55 triliun serta kantor 1.231, Perhimpunan BMT Indonesia bertekad untuk terus membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
