PeluangNews, Jakarta – Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD memunculkan reaksi dari berbagai kalangan. Banyak yang menilai bila pilkada lewat DPRD, maka tidak menjamin akan menghemat anggaran justru berbiaya tinggi.
Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), biaya politik yang tinggi membuat rawannya terjadi praktik politik uang, jadi tak bisa menjadi alasan wacana kepala daerah dipilih DPRD ini diwujudkan.
ICW mengungkapkan jika dibandingkan, dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan Pilkada 2024 yang ditaksir berjumlah Rp37 triliun masih lebih kecil dari biaya penyelenggaraan Pemilu 2024 yang mencapai Rp 71,3 triliun.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai non pemerintah menolak pilkada lewat DPRD. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini menilai pilkada lewat DPRD merampas hak rakyat untuk memilih secara langsung selain menyimpang dari tujuan reformasi.
Polemik wacana pilkada mendorong Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA melakukan survei terhadap pemilih Prabowo Subianto. Sebagai catatan, Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto sangat mendukung pilkada kembali ke DPRD.
Dalam sebuah acara Prabowo menggulirkan agar pilkada lewat DPRD dengan pilkada langsung berbiaya tinggi. Setelah Prabowo, Partai Golkar melalui ketua umumnya Bahlil Lahadalia juga bersikap pilkada dipilih lewat DPRD.
Gayung bersambut partai pendukung pemerintah seperti Demokrat yang dulu menolak pilkada lewat DPRD berubah menjadi mendukung.
LSI dalam surveinya menyebutkan, bahwa mayoritas pemilih Prabowo Subianto pada pilpres menolak wacana pilkada lewat DPRD.
Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa mengatakan bahwa 67,1% responden pemilih Prabowo Subianto menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali, terhadap pertanyaan “apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju wacana pilkada tidak langsung (dipilih oleh DPRD)?”.
Sementara, 29,9% setuju, dan 3% tidak setuju atau tidak tahu.
“Teknik pengumpulan data wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner, jadi bukan dengan pencuplikan, atau telepon, atau media sosial. Tetapi langsung kita menerjunkan tim surveyor kita ke lapangan,” kata Ardian di Kantor LSI Denny JA, Jakarta, Rabu (7/1/2025).
Ardian mengungkapkan, mayoritas pemilih calon presiden lain pada Pilpres 2024 juga menolak wacana pilkada via DPRD.
Survei menunjukkan, 60,9% pemilih Anies Baswedan menolak pilkada tidak langsung, sedangkan 77,5% pemilih Ganjar Pranowo punya sikap serupa.
“Siapapun pilihan capres-nya, mayoritas menolak pilkada lewat DPRD,” kata Ardian.
Dia menyampaikan bahwa mayoritas responden menolak pilkada dipilih oleh DPRD karena sejak 2005 hampir seluruh pemilih aktif hari ini, tumbuh dalam kultur pemilu langsung.
Bahkan sebagiannya tak pernah merasakan pemilihan melalui lembaga perwakilan. Menurut dia, publik menganggap bahwa pemilihan langsung adalah satu-satunya cara yang wajar memilih kepala daerah, bukan melalui pilihan atau lobi elite.
Survei ini dilakukan pada 19-20 Oktober 2025 terhadap 1.200 responden yang dipilih dengan metodologi multi-stage random sampling.
Dia menegaskan bahwa 1.200 responden itu bisa mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Karena hasil survei-survei pemilu sebelumnya, survei yang dihasilkan dengan jumlah responden itu nyaris sama dengan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum.
Meski partai politik ramai mendukung wacana pilkada via DPRD, sejumlah lembaga menolak wacana itu. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat harus dipertahankan.
PSHK menilai, persoalan kualitas demokrasi dan mahalnya biaya pilkada tidak seharusnya dibebankan kepada rakyat, melainkan menjadi tanggung jawab elite politik untuk berbenah.
“Elite partai politik untuk mereformasi partai politik yang lebih berintegritas dan demokratis untuk menghasilkan pilkada dan pemilu yang berkualitas,” lanjutnya.
PSHK menilai, tudingan partai politik yang menyebut pilkada langsung berbiaya tinggi dan rentan politik uang, mengesankan elite politik melemparkan kesalahan kepada rakyat.
Sikap tersebut pun dinilai PSHK sebagai tindakan pengecut dan manipulatif, karena problem utama justru berada pada partai politik itu sendiri.[]
