PeluangNews, Jakarta – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan proses rekonstruksi dan pemulihan ekonomi bagi UMKM terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan mulai dijalankan pada 9 Januari 2026.
Langkah awal pemulihan dilakukan melalui aktivasi kembali pasar serta kegiatan gotong royong membersihkan warung dan toko di wilayah terdampak. Upaya ini bertujuan agar roda perekonomian masyarakat dapat kembali bergerak.
“Kami mulai mengaktifkan pasar dan membersihkan area usaha bersama masyarakat. Harapannya, aktivitas ekonomi bisa segera pulih,” ujar Maman saat menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri bersama Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Jakarta, Rabu (7/1).
Berdasarkan pendataan Kementerian UMKM bersama pemerintah daerah dan lembaga keuangan, tercatat sebanyak 2.304.297 UMKM terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Untuk mendukung pemulihan usaha, pemerintah menyiapkan delapan Klinik UMKM Bangkit yang akan beroperasi di Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, Medan, dan Padang.
Data per 9 Desember 2025 juga menunjukkan lebih dari 200 ribu UMKM merupakan debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah akan memberikan relaksasi kredit bagi UMKM terdampak berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan bersama bank penyalur dan lembaga penjamin KUR.
Baca Juga: Kemenkop Siap Optimalkan Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemulihan Ekonomi Di Sumatra
Selain itu, pemulihan ekonomi daerah dilakukan melalui reaktivasi pasar rakyat dan pembersihan kawasan terdampak dengan dukungan 1.132 personel IPDN dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“UMKM ibarat aliran darah dalam tubuh perekonomian. Mereka harus kembali berproduksi, dipasarkan produknya, dan didukung daya beli masyarakat agar ekonomi daerah bisa pulih,” kata Maman.
Kementerian UMKM juga akan melakukan pemantauan dan pemetaan menyeluruh terhadap seluruh UMKM terdampak guna memastikan program pemulihan berjalan secara komprehensif dan berkelanjutan. Koordinasi dilakukan bersama Kemenko Pemberdayaan Masyarakat agar pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berjalan efektif.
Dalam kesempatan yang sama, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa program pemulihan masyarakat terdampak bencana akan dijalankan melalui kelompok kerja lintas kementerian dan lembaga. Kelompok ini melibatkan Kementerian Sosial, Kementerian UMKM, Kementerian P2MI, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, serta instansi terkait lainnya.
Seluruh program tersebut akan disinergikan dengan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Muhaimin juga menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat lokal melalui program padat karya dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Keterlibatan masyarakat diharapkan memberi manfaat langsung berupa cash for work, sehingga warga tidak hanya terlibat dalam pemulihan, tetapi juga memperoleh penghasilan,” ujarnya. (RO)
