Akses permodalan, perluasan pasar, peningkatan utilisasi hingga pemanfaatan teknologi dapat menjadi jurus ampuh bagi pelaku usaha maupun industri dalam menggenjot daya saing.
Sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam dunia bisnis menjadi kunci utama dalam meningkatkan kapabilitas maupun penetrasi pasar dari pelaku usaha serta industri. Ini penting agar pebisnis tidak berjuang sendirian di tengah semakin ketatnya kompetisi serta terbatasnya sisi permintaan.
Hal tersebut menjadi benang merah dalam Seminar Nasional bertema “Sinergi Pelaku Industri Kelas Menengah dengan Usaha Kelas Menengah: Dorong Hasil Produksi Hilir ke Pasar Nasional” yang digelar UKM IKM Nusantara di Jakarta, 28 September 2026.
Ketua Umum UKM IKM Nusantara, Chandra Manggih Rahayu, mengatakan pihaknya terus berupaya membangun jaringan yang menghubungkan pelaku usaha dengan berbagai pihak yang dapat mendukung pengembangan bisnis.
“Kita mencoba untuk menjadikan koneksi, jadi kita menjahit koneksi yang terintegrasi antara produsen dengan pemodal maupun dengan pasar. Jadi, semua aspek ini memang harus kita bantu agar bisa terjadi kerja sama,” ujar Chandra.
Penguatan jaringan tersebut penting karena pelaku usaha kecil menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) membutuhkan dukungan permodalan, pendampingan, akses pasar, serta konektivitas antarpelaku dalam ekosistem usaha.
Sementara Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Reni Yanita mengatakan jumlah IKM di Indonesia mencapai sekitar 4,5 juta unit atau 99,79% dari keseluruhan populasi industri.
“Peningkatan skala usaha dapat dilakukan melalui peningkatan utilisasi, kapasitas produksi, pemanfaatan teknologi, hingga perluasan pasar. Digitalisasi juga membuka peluang bagi IKM untuk tidak lagi bergantung pada penjualan melalui toko atau tempat usaha secara fisik,”ujar Reni.
Selain teknologi, kemampuan inovasi juga diperlukan agar IKM tidak hanya berperan sebagai penjual atau reseller. Pelaku usaha perlu memiliki kemampuan produksi sekaligus memahami kebutuhan dan tren pasar.
Persoalan lain yang masih menjadi perhatian adalah akses pembiayaan. Asisten Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Hengky Andrianto mengatakan porsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan hingga Mei 2026 masih berada di sekitar 16,78%.
“Usaha menengah tidak selalu membutuhkan pembiayaan yang harus dibayar setiap bulan dengan cicilan besar. Mereka lebih membutuhkan PO financing atau project-based financing yang sifatnya jangka pendek, misalnya tiga atau enam bulan,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta Juanda Permana Jaya mengatakan Pemprov DKI Jakarta memiliki program Jakarta Entrepreneur untuk memberikan pembinaan kepada pelaku UMKM.
“Anggota dari UKM dan IKM Nusantara bisa bergabung menjadi bagian dari program Jakarta Entrepreneur sehingga kita bisa bersama-sama bersinergi membantu para pelaku UKM maupun IKM di DKI Jakarta,” pungkas Juanda. (Rth & Dje).
