PeluangNews, Jakarta — Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menegaskan bahwa stabilitas sistem keuangan (SSK) nasional tetap terjaga solid hingga triwulan III tahun 2025 dan terus menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.
KSSK yang beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melaksanakan Rapat Berkala KSSK IV 2025 pada 31 Oktober lalu. Dalam pernyataannya, KSSK menekankan pentingnya memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antarotoritas serta dengan kementerian/lembaga lain untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menurut KSSK, kondisi ekonomi global masih menghadapi tantangan akibat dampak kebijakan tarif impor Amerika Serikat yang menimbulkan ketidakpastian tinggi. Namun, ekspektasi perbaikan ekonomi dunia mulai menguat seiring pemangkasan suku bunga acuan The Fed menjadi 3,75%-4,00% serta revisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi global oleh IMF menjadi 3,2% pada 2025. Meski demikian, risiko ketidakpastian tetap perlu diwaspadai karena pemulihan di kawasan Eropa, Jepang, Tiongkok, dan India belum sepenuhnya kuat.
Di tengah situasi global yang menantang, ekonomi Indonesia justru menunjukkan momentum positif. Konsumsi rumah tangga dan investasi terus tumbuh stabil, didorong oleh meningkatnya keyakinan konsumen dan aktivitas manufaktur yang kembali ekspansif. PMI Manufaktur naik ke level 51,2 pada Oktober 2025, sementara neraca perdagangan mencatat surplus sebesar 14 miliar dolar AS pada triwulan III 2025.
Penempatan kas pemerintah sebesar Rp200 triliun turut memperkuat likuiditas ekonomi, mendorong pertumbuhan uang beredar (M2) hingga 8% secara tahunan pada September 2025. Pemerintah juga mempercepat pelaksanaan program strategis nasional dan stimulus fiskal senilai Rp34,2 triliun untuk mendukung konsumsi serta investasi. Dengan berbagai kebijakan tersebut, ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh 5,2% sepanjang 2025 dan berpotensi mencapai 5,5% pada triwulan IV.
Dari sisi eksternal, ketahanan ekonomi tetap kuat. Cadangan devisa pada akhir September 2025 mencapai 148,7 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan enam bulan impor. Nilai tukar Rupiah juga terkendali di kisaran Rp16.630 per dolar AS pada akhir Oktober, menguat tipis dibanding bulan sebelumnya, ditopang kebijakan stabilisasi BI dan penerapan kewajiban konversi devisa hasil ekspor.
Inflasi juga berada dalam sasaran target Bank Indonesia di 2,5±1%. Inflasi IHK Oktober tercatat 2,86% secara tahunan dengan inflasi inti sebesar 2,36%. Tekanan harga pangan akibat kenaikan harga beras, cabai, dan daging ayam tetap diantisipasi melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID) serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Pemerintah turut menggulirkan sejumlah program untuk memperkuat daya beli masyarakat, di antaranya delapan program akselerasi senilai Rp15,7 triliun, perpanjangan insentif pajak bagi sektor padat karya, serta Bantuan Langsung Tunai Sejahtera untuk lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat dengan total Rp900 ribu per keluarga. Selain itu, insentif PPN DTP untuk rumah hingga Rp5 miliar juga diperpanjang hingga akhir 2027.
Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan (BI-Rate) tiga kali berturut-turut hingga menjadi 4,75% pada September 2025. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. BI juga memperkuat kebijakan likuiditas melalui skema Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang mencapai Rp393 triliun untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas seperti pertanian, industri, pariwisata, dan UMKM.
Di sisi lain, sektor keuangan nasional menunjukkan ketahanan yang kuat. Kredit perbankan tumbuh 7,7% secara tahunan dengan rasio kredit bermasalah (NPL) gross sebesar 2,24% dan NPL net 0,87%. Rasio kecukupan modal (CAR) perbankan juga tinggi di level 26,15%, menandakan sektor perbankan dalam kondisi sehat.
Pasar modal mencatat kinerja positif, dengan IHSG menembus rekor tertinggi di level 8.163,88 pada akhir Oktober 2025. Penghimpunan dana di pasar modal mencapai Rp198,8 triliun, sementara nilai transaksi aset kripto sebesar Rp38,6 triliun dengan lebih dari 18,6 juta pengguna aktif.
OJK melanjutkan langkah-langkah penguatan sektor keuangan melalui kebijakan pembiayaan UMKM yang lebih inklusif, penerbitan aturan pengelolaan rekening bank untuk mencegah penyalahgunaan rekening, serta pemblokiran lebih dari 25 ribu rekening terkait judi online. OJK juga memastikan data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) tidak menjadi hambatan dalam pemberian kredit produktif.
Sementara itu, LPS mencatat tingkat penjaminan simpanan tetap tinggi, menjangkau 99,94% rekening di bank umum dan 99,97% di BPR/BPRS. LPS menurunkan Tingkat Bunga Penjaminan menjadi 3,50% dan terus menyiapkan implementasi program penjaminan polis asuransi yang ditargetkan aktif sebelum tahun 2028.
KSSK menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi kebijakan lintas otoritas dalam mengantisipasi risiko global dan menjaga stabilitas ekonomi domestik. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan terus diperkuat guna memastikan stabilitas sistem keuangan tetap kokoh, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Rapat Berkala KSSK berikutnya dijadwalkan berlangsung pada Januari 2026 untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi dan arah kebijakan ke depan.
