Peluang News, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menargetkan bahwa pertumbuhan ekonomi indonesia dapat mencapai 8% pada 2029.
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebutkan, pertumbuhan ekonomi ini salah satunya dilakukan dengan transformasi ekonomi yang di antaranya melalui hilirisasi industri, penguatan ekonomi digital, peningkatan lapangan kerja dan kewirausahaan, pengembangan industri kreatif, melanjutkan pembangunan infrastruktur, serta transisi energi.
“Semua itu menjadi beberapa pilar utama untuk mencapai target itu. Maka target tersebut bukan hal mustahil mengingat Indonesia pernah mencapai rata-rata pertumbuhan 7,3% pada periode 1986-1997, bahkan 8,2% di 1995,” kata Airlangga dalam Rapimnas KADIN 2024 yang bertajuk “Tekan Kemiskinan, Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Wujudkan Indonesia Emas”, di Jakarta, Minggu (1/12/2024).
“Selain itu, Indonesia juga termasuk negara yang berhasil pasca Covid-19 yang bisa menjaga prudensial makroekonomi, dan di samping itu juga menekan angka kemiskinan serta meningkatkan tingkat kebekerjaan,” sambungnya.
Dia menjelaskan, dalam hal pengembangan infrastruktur, kebijakan ke depan akan berfokus mengenai optimalisasi pemanfaatannya untuk menurunkan ICOR atau efisiensi investasi.
Hal ini sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang selesai pada periode 2024-2025 harus terus dikejar, dan direncanakan di tahun ini ada 18 proyek selesai, sedangkan 30 proyek lagi akan selesai di tahun depan.
“Jadi, di sini ada beberapa pengusaha yang mendapatkan fasilitas PSN. Nah, ini saya minta untuk terus digenjot dan direalisasikan. Apalagi, salah satu tugas dari Bapak Presiden adalah mendorong kemandirian pangan,” jelas Airlangga.
Saat ini, kita sudah mengembangkan food estate di Merauke, kemudian mendorong yang di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Partisipasi swasta tentunya akan didorong dan Pemerintah sudah memberikan fasilitas. Memang persoalannya adalah bagaimana tenaga kerja untuk kerja pertanian di luar Jawa, dan dalam hal ini Pemerintah sudah membuat Kementerian Transmigrasi untuk mendorong transmigrasi ataupun pekerja secara sukarela ke luar Jawa,” tambahnya.
Lebih lanjut, Airlangga juga menyoroti adanya berbagai langkah antisipasi yang harus dilakukan di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global saat ini.
Adapun langkah tersebut dengan melakukan pendalaman struktur perekonomian nasional dengan menjaga dan meningkatkan daya beli kelas menengah.
Sebagai langkah awal yang dilakukan, pemerintahan baru ini adalah menaikkan upah minimum sebesar 6,5 persen.
Terbaru, ia juga menyampaikan, pemerintah akan mengadakan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) yakni pada 12-16 Desember 2024, sehingga Pemerintah meminta dukungan dari para pengusaha yang tergabung dalam KADIN Indonesia untuk menyukseskan kegiatan tersebut.
“Tak hanya itu, pemerintah juga sudah putuskan tiket pesawat dalam negeri harganya turun 10% guna mendorong pariwisata di dalam negeri. Kemarin dalam rapat dengan Bapak Presiden, kita sudah sampaikan bahwa Indonesia akan membuka lebih banyak penerbangan regional, tujuannya agar destinasi turis bisa masuk kembali,” terangnya.
Sementara mengenai transformasi ekonomi digital, lanjut Airlangga, value ekonomi digital di Indonesia pada saat ini mencapai sekitar USD90 miliar, dan tahun depan akan bisa ditingkatkan ke angka USD120 miliar, kemudian di 2030 akan bisa meraih USD400 miliar.
Bahkan, di antara negara-negara di Asia, Indonesia menjadi salah satu negara yang terunggul dalam pengembangan ekonomi digital, bahkan dalam kepemimpinan di ASEAN tahun 2023, Indonesia mendorong Digital Economy Framework Agreement (DEFA).
“Ekonomi digital adalah salah satu cara kita meloncat, karena kita dengan negara lain adalah level playing field. Kalau dengan ekonomi berbasis konvensional, kita harus bersaing dari titik nol yang sama. Tidak ada kerja sama multilateral di belahan dunia lain yang sudah mengangkat digital seperti negara ASEAN. Tidak di EU, NAFTA, bahkan di level OECD,” tutur Airlangga.
“Oleh karena itu, dalam (pertemuan) OECD tahun kemarin, saya mengungkapkan terkait DEFA, dan bahkan OECD pun ingin belajar dari negara-negara ASEAN,” imbuhnya.
