JAKARTA—Rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawatimengusulkan perubahan skema pajak pertambahan nilai (PPN) dari single tarif ke multitarif mendapatkan tanggapan dari ekonom.
Ekonom Senior Institute of Developmen on Economics and Finance (Indef) Aviliani mengusulkan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) ditujukan pada makanan-makanan yang kurang menyehatkan.
Di antaranya kenaikan PPN untuk produk gula. Langkah ini selain mengurangi konsumsi gula, dalam waktu yang sama masyarakat dapat mengadopsi gaya hidup sehat dengan mengurangi konsumsi gula.
“Ada beberapa negara yang memberlakukan hal tersebut misalnya untuk gula. Itu yang dikenakan pajak yang tinggi supaya bisa mengurangi gula atau bisa [berpindah] ke gula yang lebih sehat,” ujar Aviliani dalam webinar Kupas Tuntas Keuangan Negara: Di Balik Revisi UU Perpajakan, Jumat (28/5/21).
Lanjut Aviliani, pemerintah dapat menaikkan pajak yang dapat berdampak pada lingkungan. Misalnya, kenaikan PPN terhadap plastik untuk mengurangi konsumsi plastik yang berlebihan.
Namun Alviani menyatakan ketidak setujuan kalau PPN dinaikkan secara umum. Sementara menaikkan PPN untuk produk yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat atau lingkungan, bisa juga dilakukan untuk merubah perilaku masyarakat.
Ekonom ini mengingatkan banyak sektor informal yang belum terdeteksi atau terawasi oleh otoritas pajak, karena belum berbentuk usaha/PT meskipun memiliki izin. Sehingga ini yang kecendrungannya belum patuh kepada pajak.
“Senaiknya jangan dikenakan denda dulu, tapi bagaimana mereka memiliki kesadaran untuk membayar,” ucap dia.
