JAKARTA—-Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik Rachbini mengingatkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2020 ini perlu mendapatkan perhatian, khususnya pada penggunaan utang untuk menutup defisit transaksi berjalan.

“Keseimbangan primer negatif, yang berat, di luar utang, penerimaan kita tidak cukup membiayai belanja, membayar pegawai, pembangunan, membayar utang. Hal hasil menggunakan utang untuk menutup negatif kekurangan,” ujar Didik dalam Teleconfrence diskusi “RAPBN 2020 Solusi atas Perlambatan Ekonomi?”, di kantor pusat Indef, Jakarta, Senin (19/8/19).

Akibatnya berutang ini tidak hanya untuk membiayai defisit itu sendiri tetapi juga berutang untuk membayar utang lagi. Ibaratnya gali lubang, tutup lubang, tapi gali lubangnya lebih dalam lagi.

Didik mengingatkan saat ini bunga utang pemerintah yang mencapai Rp300 triliun pada 2019 atau dua kali lipat dari bunga utang lima tahun lalu yang hanya sebesar Rp150 triliun.

Dia juga mencermati utang BUMN yang membengkak, khususnya pada BUMN karya yang digunakan untuk pembiayaan infrastruktur.

Didik juga menyebut problem lain dari 2015 sampai 2019 belanja pegawai 700 trilun, dua kali lipat, birokrasi tidak efesien menghambat besar investasi. Hal seperti ini tidak membantu rakyat.

“Ada sejumlah asumsi makro yang dibuat pemerintah dalam lima tahun terakhir. Namun nyaris tidak pernah tercapai, kecuali hanya pada asumsi inflasi di kisaran 3 persen,” ucap Didik.

Target pertumbuhan ekonomi tidak pernah tercapai seperti pada 2018 yang hanya tercapai 5,17 persen jauh di bawah target pertumbuhan 5,4 persen.

“Kesimpulan APBN punya masalah soal utang dan pengeluaran yang boros,” pungkas Didik (Irvan Sjafari).