Ini adalah berita baik bagi kaum perempuan, terutama para perempuan pengusaha. Sejumlah lembaga jasa keuangan, mulai dari bank, perusahaan pembiayaan, hingga koperasi, baru-baru ini telah menandatangani komitmen pembiayaan khusus untuk kaum perempuan pengusaha melalui skema Women Entrepreneurs Finance Code.
Women Entrepreneurs (WE) Finance Code merupakan sebuah standar global untuk mendorong akses keuangan yang lebih luas bagi perempuan. Indonesia melangkah maju dengan mengadopsi inisiatif ini. Setelah Kolombia, Indonesia menjadi negara kedua di dunia yang mengimplementasikan inisiatif yang diinisiasi International Finance Corporation (IFC), dengan dukungan Asian Development Bank (ADB) dan Islamic Development Bank (IsDB).
Ini menjadi langkah strategis yang telah diambil Indonesia untuk mendorong pemberdayaan kaum Perempuan. Para perempuan pelaku usaha merupakan kekuatan yang sering luput diperhitungkan di balik pesatnya geliat ekonomi nasional. Mereka menggerakkan jutaan UMKM, menopang perekonomian keluarga, bahkan menjaga stabilitas sosial. Namun, akses pembiayaan bagi perempuan pengusaha masih jauh dari ideal. Data Bank Indonesia dan OJK menunjukkan, kesenjangan kredit UMKM yang dikelola perempuan masih signifikan, baik dari sisi nominal maupun ketersediaan produk keuangan yang sesuai kebutuhan.
Adopsi WE Finance Code ini ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama lintas sektor di Jakarta. Dari pemerintah, dukungan sedikitnya diberikan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Dari dunia keuangan, bergabung bank-bank besar dan institusi pembiayaan: Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Maybank Indonesia, PermataBank, Bank Jago, hingga PNM dan Pegadaian. Lembaga non-bank seperti Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech), Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) pun turut ambil bagian.
Tujuan WE Finance Code sederhana namun krusial: membangun ekosistem pembiayaan yang setara gender. Melalui kode etik ini, lembaga jasa keuangan berkomitmen menyediakan produk dan layanan yang ramah bagi perempuan, mengumpulkan data terpilah berbasis gender, serta menunjuk pemimpin senior perempuan untuk mengawal implementasinya.
Menurut Heru Wibowo, Direktur Stabilitas Sistem Keuangan dan Sinkronisasi Kebijakan Sektor Keuangan, potensi perempuan yang mencapai hampir separuh dari jumlah penduduk Indonesia sangat besar. Upaya pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM termasuk perempuan antara lain melalui berbagai skema kredit mikro dengan fasilitas pinjaman dengan bunga rendah. Hingga akhir 2024 pendanaan APBN bagi pembiayaan usaha mikro mencapai Rp10 triliun dengan 95% penerima adalah perempuan, selain juga ada KUR yang telah disalurkan kepada 4,9 juta penerima dengan 49% penerimanya adalah perempuan
Dukungan Lembaga Jasa Keuangan
Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) telah menjadi motor pemberdayaan perempuan prasejahtera di sektor ultra mikro. Program ini menyediakan pembiayaan modal tanpa agunan bagi ibu-ibu pelaku usaha kecil, disertai pendampingan yang berkelanjutan dan pelatihan kewirausahaan. Nasabah Mekaar kini mencapai lebih dari 15,2 juta orang dengan dana penyaluran mencapai sekitar Rp 265 triliun
Bagi Maybank Indonesia, partisipasi ini sejalan dengan agenda keberlanjutan bank. “Pemberdayaan perempuan adalah bagian penting dari strategi kami, baik melalui pemberian akses keuangan maupun pengembangan kapabilitas,” ungkap Bianto Surodjo, Direktur Community Financial Services Maybank Indonesia.
Maybank Indonesia berkomitmen menyiapkan portofolio pembiayaan khusus bagi womenpreneur, sekaligus memperkuat literasi keuangan di kalangan perempuan pelaku usaha mikro.
Bank Syariah Indonesia (BSI) juga mengambil peran dengan memperluas jaringan pembiayaan syariah yang inklusif, sementara Bank Mandiri dan BNI fokus pada pengembangan produk UMKM yang responsif terhadap kebutuhan gender.
Bank ini telah menjalankan berbagai inisiatif pro-UMKM Perempuan, salah satunya adalah program Talenta Wirausaha BSI (TWB), kompetisi dan pelatihan bagi wirausaha muda — termasuk perempuan — yang tahun 2024 menargetkan 8.500 peserta dengan pelatihan bootcamp intensif untuk 48 finalis agar siap scale-up usaha. Selain itu, melalui linkage dengan lembaga ekosistem syariah, BSI turut mendukung perluasan akses pembiayaan inklusif, termasuk bagi pelaku UMKM perempuan, melalui fasilitasi akses modal lewat sinergi kelembagaan keuangan syariah KNEKS.
Inisiatif seperti WE Finance Code ini seharusnya dapat membuka jalan bagi perempuan untuk naik kelas. Dengan akses modal yang lebih adil, seorang pedagang sayur bisa memperbesar kiosnya, seorang perajin batik bisa menembus pasar ekspor, bahkan seorang founder rintisan digital bisa mendapat suntikan dana dari perbankan. Dampaknya berlapis, mulai dari peningkatan pendapatan rumah tangga, pendidikan anak yang lebih baik, hingga kontribusi lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Keuangan inklusif berbasis gender bukan hanya isu kesetaraan, melainkan strategi ekonomi,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Dengan sekitar 64% UMKM Indonesia dikelola perempuan, potensi lonjakan ekonomi yang lahir dari akses pembiayaan setara sangat besar.
Di saat perekonomian negeri ini sedang bermasalah, inisiatif konkrit semacam ini diharapkan dapat memberikan Solusi konkrit untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat secara riilL dari tingkat Masyarakat. Semoga tak sekadar menjadi seremoni. (drp)
