Jakarta (Peluang) : Komitmen Pertamina menerapkan bahan bakar minyak (BBM) subsidi bagi nelayan secara terdigitalisasi.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati mengatakan, saat ini jumlah SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan) yang sudah beroperasi di seluruh Indonesia sebanyak 388 unit.
Selain itu, ada 22 SPBUN yang sedang on progress dan diharapkan bisa beroperasi dalam waktu dekat.
“Dari angka 388 SPBUN, sepertiganya ini dikelola oleh koperasi. Jadi, ada 129 koperasi seluruh Indonesia, ini tentu harus terus ditingkatkan,” kata Nicke dalam peresmian Program Solusi Nelayan di SPBUN yang dikelola Koperasi Unit Desa (KUD) Mino Saroyo, Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu (17/9/2022).
Sementara di Provinsi Jawa Tengah, hingga saat ini terdapat 37 SPBUN dan 14 unit di antaranya dikelola oleh koperasi.
“Khusus di Cilacap, semuanya dikelola oleh koperasi, baik untuk yang nelayan maupun yang industri,” kata Nicke.
Terkait program Solar untuk Koperasi (Solusi) Nelayan yang diinisiasi Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian BUMN, menurutnya, Pertamina sangat mendukung dalam kaitannya menerapkan subsidi tepat sasaran dan ini kita lakukan secara terdigitalisasi.
“Alhamdulillah beberapa hari ini 1.000 orang nelayan yang mendaftar dari anggota koperasi yang aktif KUD Mino Saroyo sekitar 4.000. Total anggotanya 8.400 orang,” ucap Nicke.
Dengan berjalannya program tersebut, Nicke berharap Pertamina akan mereplikasikannya di seluruh SPBUN dan memastikan bahwa setiap nelayan bisa langsung mendapat akses dengan harga yang sama di SPBU. “Ini komitmen Pertamina,” tegasnya
Selain itu di beberapa daerah termasuk Cilacap, menurutnya, Pertamina juga ada program pertanggungjawaban sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) dengan memberikan pelatihan bagi anak-anak nelayan untuk membuka bengkel mesin kapal.
Menurutnya, program tersebut bisa direplikasikan di tempat lain termasuk pelatihan-pelatihan lainnya.
Sementara itu Ketua KUD Mino Saroyo, Untung Jayanto mengatakan, pihaknya merupakan satu-satunya penyalur BBM untuk memenuhi kebutuhan nelayan di Kabupaten Cilacap.
“Kami memiliki lima unit SPDN (Solar Pack Dealer Nelayan atau SPBUN). Tiga unit di antaranya untuk BBM jenis Solar dan dua unit untuk Pertalite,” jelasnya.
Selain itu, kata Untung, pihaknya juga memiliki satu unit Fixed Bunker Agent (FBA) yang baru dibangun untuk memenuhi kebutuhan BBM industri bagi kapal-kapal berukuran di atas 30 gross tonage (GT).
Ia menyatakan bahwa modal kerja pembangunan FBA tersebut didanai oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) sebesar Rp 7,5 miliar.
Untung berharap program Solusi ini tidak hanya Solar, tapi juga Pertalite ditinjau kembali.
Ia pun menjelaskan karena untuk Pertalite itu khusus untuk nelayan yang menggunakan mesin tempel. Dan di sepanjang pesisir selatan Jawa, banyak nelayan yang memakai Pertalite untuk melaut.
“Khusus di Cilacap sendiri kurang lebihnya ada 2.000 perahu yang menggunakan Pertalite,” kata Untung.
Lebih lanjut ia mengatakan, nelayan kecil yang menggunakan Pertalite itu berangkat melaut pada pagi hari dan pulang pada siang hari.
Sehingga biaya operasional yang harus dikeluarkan mereka untuk melaut saat harga Pertalite masih Rp 7.650 per liter itu berkisar Rp 300 ribu-Rp 400 ribu per hari.
“Tetapi setelah harga Pertalite naik menjadi Rp 10 ribu per liter, biaya operasional yang harus dikeluarkan nelayan kecil mencapai Rp 700 ribu,” pungkas Untung.
