PeluangNews, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan infrastruktur secara terintegrasi di Provinsi Bali guna mendukung pariwisata berkelanjutan sekaligus menjaga daya saing Bali sebagai wajah pariwisata nasional.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Bali tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan harus mengintegrasikan perlindungan wilayah, konektivitas, sanitasi lingkungan, hingga dukungan terhadap produktivitas pangan.
“Kementerian PU berkomitmen terus mengawal pelaksanaan infrastruktur secara optimal dengan selalu memastikan kualitas, keberlanjutan, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat Bali, khususnya sebagai dukungan agar Bali tetap menjadi wajah pariwisata nasional,” kata Menteri Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Pada tahun anggaran 2026, Kementerian PU mengalokasikan 206 paket pekerjaan infrastruktur di Bali dengan total pagu sebesar Rp1,27 triliun yang mencakup sektor sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, serta prasarana strategis.
Penguatan infrastruktur difokuskan pada perlindungan kawasan pesisir, pengendalian banjir, peningkatan konektivitas, serta pengelolaan lingkungan dan ketahanan pangan.
Dalam perlindungan pesisir, Kementerian PU melanjutkan Bali Beach Conservation Project untuk menangani abrasi pantai. Dari total 215,82 km garis pantai kritis, sekitar 115 km telah tertangani, sementara sisanya akan dilanjutkan secara bertahap, termasuk di Pantai Candidasa dan Pantai Kuta–Legian–Seminyak dengan target penyelesaian hingga November 2027.
Pada aspek pengendalian banjir, Kementerian PU telah melakukan penanganan darurat di 37 titik meliputi pembersihan sampah, perbaikan tanggul, dan pengerukan sedimen. Selain itu, penyusunan masterplan pengendalian banjir Kota Denpasar dilakukan pada 2026, disertai penanganan permanen melalui pembangunan dan rehabilitasi prasarana pengendali banjir di Kota Denpasar, Kabupaten Jembaran, dan Kabupaten Buleleng dengan target selesai pada Oktober 2026.
Di sektor konektivitas, rencana pembangunan Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi sepanjang 96,84 km terus disiapkan melalui skema KPBU untuk memangkas waktu tempuh dan meningkatkan efisiensi logistik. Proses pengadaan badan usaha ditargetkan dimulai pada 2027 dengan target operasi pada 2031.
Selain itu, penguatan sektor lingkungan dilakukan melalui peningkatan pengelolaan sampah melalui dari hulu hingga hilir, serta dukungan terhadap ketahanan pangan melalui percepatan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi.
Gubernur Bali Wayan Koster dalam kesempatan tersebut menyampaikan sejumlah usulan, khususnya terkait pembangunan dan peningkatan jaringan jalan di sejumlah titik strategis guna memperkuat konektivitas kawasan wisata dan sentra ekonomi.
“Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Bali sangat besar, namun kapasitas infrastruktur dan transportasi publik saat ini masih belum memadai. Kami berharap dukungan pemerintah untuk mengatasi permasalahan infrastruktur, terutama terkait lingkungan dan kemacetan, agar ekosistem investasi semakin baik dan daya saing pariwisata Bali tidak tertinggal dari negara lain,” ujarnya.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus turut mendukung percepatan dan sinergi program infrastruktur di Bali, serta mendorong Kementerian PU dan Pemerintah Provinsi Bali untuk berkoodinasi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas.
“Kami harap Kementerian PU dapat mengakomodir usulan dari Pemprov Bali secara bertahap mulai dari tahun ini karena dukungan infrastruktur yang memadai sangat penting untuk keberlangsungan sektor pariwisata di Bali sebagai wajah pariwisata nasional,” katanya.
