Peluang News, Jakarta – Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri berkomitmen untuk terus memberikan dukungan terhadap ketahanan pangan di Indonesia.
Adapun komitmen ini salah satunya ditunjukan dengan mengakselerasi program ketahanan pangan bersama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) untuk memperkuat sektor pertanian di daerah-daerah.
Kabaharkam Polri, Komjen Fadil Imran menyampaikan, Asta Cita pemerintah terkait ketahanan pangan ini bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah atau sektor pertanian, melainkan juga membutuhkan keterlibatan seluruh pihak atau stakeholder.
“Untuk itu, mari kita betul-betul mendukung program Kementan, mendukung pemerintah, agar sumber daya organisasi Polri memahami apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan, khususnya pada komoditas jagung di Indonesia,” ujar Fadil Imran, Kamis (19/12/2024).
Selain dengan Kementan, Fadil menjelaskan, pihaknya juga telah bekerja sama dengan pihak-pihak atau stakeholder lainnya dalam mendukung ketahanan pangan.
“Dalam mengembangkan produksi jagung, ke depannya Polri akan menjalankan pilot project untuk peningkatan produksi tanaman pangan jenis jagung,” jelas Fadil.
“Sebab, dengan adanya dukungan sumber daya Polri yang kita gerakkan hingga ke daerah-daerah, Polri memiliki peran aktif sebagai fasilitator bagi petani, kelompok tani, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan seperti ketersediaan lahan, penyediaan benih, pupuk, dan sebagainya,” sambungnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, keterlibatan Polri dalam program ketahanan pangan merupakan kolaborasi yang luar biasa.
“Hal ini adalah kolaborasi luar biasa, kami ucapkan terima kasih. Kami juga berharap Polri bisa fokus dalam pendampingan ketahanan pangan,” ucapnya.
Selain itu, ia berharap agar melalui kolaborasi ini, maka akan ada pengawasan yang lebih ketat terhadap pendistribusian pupuk hingga bantuan alat pertanian.
Menurutnya, hal ini bertujuan agar tak ada lagi kasus-kasus pupuk palsu atau kasus mengenai penyalahgunaan bantuan.
