Peluang News, Jakarta – Dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu masih menyeruak di ruang publik. Baik hasil pemilu presiden maupun pemilu legislatif hampir pasti akan berakhir melalui jalur politik di DPR dan hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).
Melalui jalur politik, PDI Perjuangan selaku pengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 03, misalnya, memastikan dua jalur tersebut akan ditempuh yakni hak angket dan sengketa hasil di MK.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan, dugaan kecurangan Pemilu 2024 tidak hanya terjadi pada pilpres tetapi juga pileg lalu.
Hal itu dapat dilihat dari upaya melakukan intersep hasil hitung cepat atau quick count yang terekam pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Menurut Hasto, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang disorot mengalami ledakan suara dalam Pileg 2024 menjadi pihak yang diuntungkan. Ini diketahui dari perbincangan dengan para pakar IT (informasi dan teknologi).
Pihaknya bertemu dengan pakar IT tidak hanya terkait KPU. Dari situ diketahui juga ada kekuatan besar di belakang KPU yang kemudian menggunakan Sirekap untuk merancang suatu desain melalui quick count yang di intersep.
“Dugaan kecurangan pada pileg terlihat dengan adanya langkah atau upaya untuk mengganggu hasil suara pada sejumlah parpol,” ujarnya.
Dia mengakui langkah untuk mengganggu hasil suara tersebut pun menguntungkan sejumlah pihak di antaranya PSI. Perolehan suara parpol pendukung capres dan cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dinilai Hasto diganggu.
Sementara itu, PSI dibesar-besarkan perolehan suaranya. Partai yang mendukung Ganjar-Mahfud dikecilkan.
“PDI P perolehan suaranya dikecilkan, PPP juga dikecilkan. Bahkan nanti bisa tercatat bahwa pemerintahan rezim saat ini menghilangkan sejarah partai Kakbah,” tambah Hasto.
Dampak dari gangguan tersebut, lanjut Hasto, juga dialami oleh Partai Gerindra. Partai politik pengusung pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu, harusnya mendapat perolehan suara nomor dua.
“Exit poll itu pernah menunjukkan bagaimana Gerindra perolehan suaranya setidaknya nomor 2. Lalu ada suatu upaya meng-intersep quick count untuk legislatif, sehingga akhirnya Partai Gerindra (hasil suaranya) muncul (di peringkat) ketiga,” kata Sekjen PDIP itu.
Sementara itu, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memastikan pihaknya menempuh dua jalur terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 lalu. Yaitu melalui jalur politik dan jalur hukum.
Upaya melalui jalur politik yakni pengajuan hak angket DPR dikoordinir oleh Capres 03 Ganjar Pranowo. Sedangkan Mahfud membantu upaya melalui jalur hukum yaitu MK.
Pihaknya juga telah melakukan kajian akademis dan sudah menyusun inventarisasi masalahnya sekitar 75 halaman.
Mahfud mengaku dirinya bukan orang parpol, sehingga hanya bisa membantu untuk upaya pengajuan perselisihan sengketa pilpres di MK. Pengajuan akan dilakukan pasca pengumuman pemenang oleh KPU.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan pimpinan parpol pengusung 03 sudah sepakat mengajukan hak angket di DPR, dan melalui upaya hukum di MK terkait dugaan kecurangan pemilu lalu. []
