hayed consulting
hayed consulting
octa vaganza

DPRD dan Pemkot Bekasi Teken Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2026

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi bersama Pemerintah Kota Bekasi resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Foto: Ist
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi bersama Pemerintah Kota Bekasi resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Foto: Ist

PeluangNews, Bekasi-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Penandatanganan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna di ruang sidang Gedung DPRD Kota Bekasi.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto hadir bersama Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe yang turut memberikan sambutan dalam rapat paripurna tersebut.

Dalam sambutannya, Harris Bobihoe menegaskan bahwa penandatanganan nota kesepakatan ini bukan sekadar formalitas, melainkan wujud komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan arah pembangunan Kota Bekasi sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.

“Penandatanganan nota kesepakatan ini mencerminkan kesungguhan kita bersama dalam merumuskan kebijakan anggaran yang berpihak pada kepentingan publik. Komitmen ini menjadi dasar untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujar Harris Bobihoe.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas semangat kebersamaan, komitmen, serta kerja keras dalam melaksanakan seluruh rangkaian pembahasan rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 sesuai amanat perundang-undangan.

“Bentuk komitmen dan semangat kemitraan serta sinergitas antara eksekutif dan legislatif dapat terjaga dengan baik. Kondisi ini menjadi modal utama untuk membangun Kota Bekasi pada masa yang akan datang, sehingga semua harapan masyarakat dapat diwujudkan secara bertahap dan berkelanjutan,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Harris juga menyinggung kondisi nasional yang menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam mengelola keuangan. Ia menekankan pentingnya adaptasi terhadap dinamika ekonomi yang terjadi.

“Kondisi keuangan saat ini menuntut pemerintah daerah untuk semakin cermat dan hati-hati dalam merancang kebijakan fiskal. Karena itu, Pemerintah Kota Bekasi perlu menyesuaikan diri dengan dinamika tersebut melalui pengelolaan keuangan daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar Harris Bobihoe menutup sambutannya.

pasang iklan di sini