Peluang News, Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mengajak Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk mendukung program pembangunan industri skala menengah berbasis koperasi di tanah air.
Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM), Teten Masduki mengatakan, dukungan ini dapat dilakukan melalui program Pabrik Minyak Makan Merah dan Pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB).
Apalagi, menurutnya, saat ini Indonesia tengah mengalami problem atau masalah deindustrialisasi.
“Kontribusi industri terhadap ekonomi saat ini hanya sebesar 18 persen, ketika industri terus menurun lapangan kerja sedikit, jumlah UMKM berpotensi semakin banyak, utamanya usaha mikro. Maka ini akan jadi beban bagi UMKM artinya akan semakin tinggi persaingannya,” ujar Teten Masduki saat melakukan Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI di Jakarta, dikutip Rabu (3/4/2024).
Ia mengungkapkan, untuk menjadi negara maju pada 2045 mendatang, Pemerintah Indonesia harus menyiapkan lebih banyak lapangan kerja yang berkualitas.
Hal ini juga bertujuan untuk menghadapi berbagai fenomena deindustrialisasi yang sesuai dengan catatan dari Bank Dunia.
“Hari ini 97 persen lapangan kerja disediakan oleh pelaku UMKM, 90 persennya ada di usaha mikro sektor informal tidak produktif. Jadi, kita perlu melahirkan ekonomi baru yang bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, karena kalau itu tidak dilakukan, maka kita bisa gagal menjadi negara maju,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa untuk mengatasi salah satu permasalahan tersebut, KemenKopUKM tengah membangun industri skala menengah berbasis koperasi untuk mengolah keunggulan domestik, dengan menghasilkan barang setengah jadi hingga barang jadi agar dapat memberikan nilai tambah dan membuka lapangan kerja yang lebih luas.
“Apalagi, sebanyak 41 persen pemilik lahan sawit adalah rakyat, maka kami mendorong mereka untuk membangun pabrik minyak makan merah. Hal ini akan memperkuat perekonomian rakyat, jadi para petani sawit tidak hanya menjual Tandan Buah Segar (TBS) kepada industri yang harganya lebih sering tidak stabil,” jelasnya.
Sementara untuk Rumah Produksi Bersama (RPB), pihaknya telah membangun di 8 lokasi pada 2023 dengan berbagai komoditas unggulan.
Adapun RPB tersebut di antaranya yaitu komoditas cokelat di Jembrana Bali, kulit di Garut, dan garam di Pangkep.
“Dan pada 2024 ini, kami menargetkan membangun Rumah Produksi Bersama di 7 lokasi baru. Harapanya agar komoditas unggulan di daerah dapat diproses menjadi barang yang memiliki nilai tambah dan akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat hingga terhubung kedalam rantai pasok industri atau supply chain,” katanya.
Sedangkan untuk sisi pembiayaan, ia menyatakan, pemerintah juga telah menyalurkan program KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk pelaku UMKM.
Untuk itu, ia menilai, perlu adanya skema baru dari pihak perbankan, yakni dengan metode credit scoring untuk memudahkan pelaku usaha khususnya mikro untuk mengakses pembiayaan.
“Pada tahun 2023 pemerintah juga telah menyalurkan KUR sebesar Rp260,26 triliun kepada 4,64 juta debitur. Kami juga berharap perbankan dapat mengubah aturan terkait agunan yang semula kolateral menjadi credit scoring,” pungkasnya.
Dalam mesempatan yang sama, Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Elviana mengatakan, pihaknya mengapresiasi program dan kinerja KemenKopUKM sepanjang 2023.
Selain itu, ia juga mengaku siap untuk membantu dan mendukung program strategis di tahun ini.
“Kami akan terus mendukung dan bersinergi dengan KemenKopUKM dalam melakukan sosialisasi dan implementasi program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM di daerah. Karena seperti yang kita ketahui bahwa UMKM merupakan tulang punggung dari perekonomian nasional,” tuturnya.
