PeluangNews, Jakarta-Kementerian Perindustrian menegaskan komitmennya mendorong transformasi industri batik agar menerapkan prinsip keberlanjutan (sustainability), seiring meningkatnya kesadaran akan pelestarian lingkungan dan tuntutan pasar global terhadap produk ramah lingkungan.
“Industri batik yang berkelanjutan merupakan bentuk kecintaan kita terhadap kekayaan budaya dan alam nusantara. Namun transformasi menuju industri yang berkelanjutan harus menyentuh segala sisi agar lebih efektif. Karena itu, kerja sama antar pihak sangat dibutuhkan,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita di Jakarta, Senin (11/8).
Reni menjelaskan, penerapan prinsip keberlanjutan dapat dimulai dari pendekatan produksi. “Namun hal tersebut perlu didukung aspek regulasi, penggunaan teknologi, standardisasi, pengurangan dampak lingkungan, serta dukungan konsumen dan masyarakat. Transformasi industri membutuhkan kesadaran kolektif kita bersama,” ujarnya.
Menurutnya, Ditjen IKMA telah bekerja sama dengan satuan kerja Kemenperin dan berbagai pemangku kepentingan, seperti asosiasi, kementerian/lembaga, hingga pelaku usaha batik. “Melalui kolaborasi, kami dapat memperoleh wawasan lintas disiplin yang saling melengkapi, sehingga kebijakan yang diambil tepat sasaran dan efektif,” imbuhnya.
Direktur IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan, Budi Setiawan, menambahkan bahwa pihaknya mengangkat isu ini dalam diskusi bersama berbagai pemangku kepentingan pada Gelar Batik Nusantara (GBN) akhir Juli 2025. “Kami menyoroti isu batik berkelanjutan ini dari sudut pandang instansi yang berbeda, dan berupaya merumuskan langkah-langkah bersama untuk mewujudkannya,” tuturnya.
Kepala BBSPJI Kerajinan dan Batik, Jonni Afrizon, memaparkan pentingnya pemilihan bahan baku dan bahan penolong yang alami, mudah terurai (biodegradable), dan bebas bahan kimia berbahaya. “Hal ini sangat mungkin dilakukan karena kita didukung sumber daya alam melimpah dari hutan Indonesia,” jelasnya.
Ketua Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia (APPBI), Komarudin Kudiya, sependapat dengan penggunaan bahan baku alami. “Inovasi juga harus tetap terjangkau bagi IKM agar dapat diadopsi secara luas,” ujarnya.
Dari sisi kebijakan, Pembina Industri Ahli Madya Pusat Industri Hijau, Achmad Taufik, menegaskan pihaknya memberikan insentif fiskal dan nonfiskal, edukasi, pendampingan, serta penghargaan bagi industri yang menerapkan standar industri hijau.
Sementara itu, Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Kementerian Lingkungan Hidup, Marni Sulistyowati, menekankan pengelolaan dan daur ulang air limbah produksi batik. “Prinsip 3R—reduce, reuse, recycle—harus diterapkan untuk meminimalkan dampak lingkungan,” tegasnya.
