Peluang News, Jakarta – Menteri Koperasi (MenKop), Budi Arie Setiadi menekankan bahwa penyaluran dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) akan difokuskan untuk kegiatan produktif di sektor riil.
Hal ini dikarenakan, kata Budi Arie, dana tersebut nantinya harus dapat memberikan daya ungkit atau mendorong perekonomian nasional.
“Khususnya untuk kegiatan-kegiatan ekonomi ekstraktif dan kegiatan ekonomi yang memberikan nilai tambah,” ujarnya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama dengan jajaran direksi LPDB-KUMKM, di kawasan Jakarta, Senin (6/1/2025).
Dia mengungkapkan, hal tersebut berkaitan dengan rencana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mengamanatkan, pihaknya melalui LPDB-KUMKM dapat mengelola tambahan dana bergulir sebesar Rp10 triliun.
Dengan demikian, maka penyaluran dana bergulir itu harus disesuaikan atau diseleraskan dengan kebutuhan program kedeputian, sehingga tidak terjadi duplikasi kegiatan.
“Sebab, pemanfaatan anggaran tersebut harus dilakukan secara efektif dan optimal,” tegasnya.
Selain itu, lanjut Budi Arie, pengelolaan dana bergulir juga harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta mekanisme pengawasan yang komprehensif.
“Jadi, jika ada mekanisme yang belum jelas, maka harus diperjelas. Jangan berasumsi,” ucap MenKop.
“Untuk caranya bisa dengan ajak diskusi Inspektorat Kemenkop, gandeng auditor internal pemerintah, atau pihak lain, untuk memberikan masukan yang independen jika diperlukan,” sambungnya.
Masih dalam kesempatan yang sama, Budi Arie juga menekankan mengenai pentingnya menyelaraskan beberapa hal secara lintas kedeputian, termasuk LPDB.
“Oleh sebab itu, saya berharap agar SesKemenkop dan seluruh deputi dapatvsegera melakukan pemetaan program sesuai sesuai skala prioritas berdasarkan nilai strategis, kompleksitas program, dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dalam waktu dekat, hingga menyusun rencana pelaksanaannya,” tuturnya.
Pasalnya, dia menilai, program yang dilakukan tersebut harus fokus sebagai upaya menyelesaikan sumber permasalahan yang riil, bukan hanya menyelesaikan gejala.
“Untuk itu, kebijakan dan program yang disusun ini harus bertujuan untuk memudahkan kehidupan masyarakat, khususnya pengurus dan anggota koperasi,” tukasnya.
Sementara itu, Direktur Utama LPDB-KUMKM, Supomo menyampaikan terima kasih dan apresiasinya terhadap kepercayaan Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan komitmen tambahan dana sebesar Rp10 triliun untuk dikelola oleh LPDB-KUMKM.
“Hal ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah untuk mendorong kemajuan koperasi, khususnya untuk mendukung program prioritas pemerintah,” ungkap Supomo.
“Kami senang diapresiasi Presiden langsung, dan saat ini kami tinggal menunggu teknisnya itu,” imbuhnya.
Guna memastikan penyaluran pembiayaan kepada koperasi akan tepat sasaran, maka kata Supomo, LPDB akan senantiasa memastikan bahwa koperasi-koperasi penerima harus dalam keadaan sehat dan memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.
“Jadi, kita akan lebih berhati-hati untuk menjalankan program ini, Good Corporate Governance harus kita jaga hingga mesin kami yaitu SDM juga harus siap,” pungkasnya.
