Peluang News, Manokwari — Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menegaskan bahwa pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di Papua Barat merupakan langkah strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi desa dan menjadikan masyarakat Papua sebagai subjek utama pembangunan ekonomi.
“Koperasi didorong menjadi pusat layanan ekonomi rakyat, dikelola secara profesional, dan menjadi ruang kolaborasi masyarakat membangun kesejahteraan bersama,” ujar Ferry dalam acara Dialog Monitoring Kopdes/Kel Merah Putih di Manokwari, Sabtu (28/6). “Kopdes/Kel Merah Putih adalah manifestasi pendekatan kesejahteraan oleh negara.”
Acara tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Wakil Gubernur Mochamad Lacitany, para bupati/wali kota se-Provinsi Papua Barat, artis nasional Ari Sihasale dan Nia Zulkarnaen, serta perwakilan dari sejumlah kementerian dan lembaga.
Ferry memuji Manokwari sebagai daerah percontohan yang telah mencapai 100% pembentukan Kopdes/Kel. Ia menyoroti ketimpangan ekonomi yang masih dialami para petani, nelayan, dan pelaku ekonomi rakyat di Papua Barat.
“Bayangkan saja, di tingkat produsen harganya rendah, tapi setelah diproses dan sampai ke konsumen, harganya melambung. Keuntungan justru lebih banyak diambil oleh para perantara,” ungkap Ferry.
Menurutnya, kehadiran Kopdes/Kel Merah Putih akan memutus mata rantai distribusi yang panjang dan menciptakan efisiensi ekonomi di tingkat desa. Ia juga menyoroti mahalnya harga barang kebutuhan pokok karena pasokan yang berasal dari luar daerah.
“Padahal, barang-barang itu bisa diproduksi dari desa, kabupaten, bahkan provinsi ini sendiri,” tegasnya.
Wamenkop juga menyinggung tingginya angka urbanisasi karena minimnya lapangan kerja di desa. Ia menyebutkan bahwa Kopdes/Kel Merah Putih mampu menyerap tenaga kerja, terutama kalangan muda.
“Dengan adanya Kopdes/Kel Merah Putih, desa bisa jadi tempat kerja yang menarik bagi anak muda terdidik, agar mereka tidak perlu pindah ke kota,” jelas Ferry.
Di bidang kesehatan, Ferry mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo mendorong Kopdes/Kel untuk membuka apotek desa agar harga obat menjadi lebih terjangkau. Selain itu, unit bisnis seperti Klinik Desa juga akan memperkuat layanan kesehatan di pedesaan dan mendukung fungsi Puskesmas.
Ia juga menekankan peran koperasi dalam mengatasi jeratan pinjaman online dan rentenir yang selama ini membebani masyarakat desa.
“Dengan hadirnya Kopdes/Kel Merah Putih, kita bisa meminimalisir bahkan menghapus praktik rentenir, tengkulak, dan pinjol di pedesaan,” tambahnya.
Ferry menyebutkan bahwa hingga akhir Juni 2025, sudah terbentuk 80 ribu Kopdes/Kel Merah Putih di seluruh Indonesia. Ia meminta daerah yang belum mencapai target 100 persen agar segera menyelesaikan pembentukan koperasi tersebut.
Ia menyebut Papua Barat sebagai wilayah prioritas yang penting. “Langkah selanjutnya, selama tiga bulan ke depan kita akan fokus mempersiapkan model bisnis dan pelatihan untuk SDM, pengurus, serta pengelola Kopdes/Kel,” jelas Ferry.
Sebagai bagian dari strategi nasional, Ferry juga menyampaikan bahwa Papua Barat akan menjadi lokasi percontohan (mock-up) untuk dua jenis Kopdes/Kel — satu di wilayah pertanian dan satu di wilayah pesisir.
“Saya berharap Papua Barat segera memiliki percontohan Kopdes/Kel Merah Putih yang akan memperoleh pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir,” pungkasnya.
