Peluang News, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disampaikan bahwa data log access dalam enam tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti dalam keterangan resmi, Jumat (20/9/2024).
Dwi menjelaskan struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
“Struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak,” tegasnya.
Lebih lanjut diungkapkan oleh Dwi, terkait dugaan kebocoran data, DJP berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Polri untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
DJP, ungkap dia, berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data Wajib Pajak dengan baik pada sistem informasi dan infrastruktur milik DJP.
“Serta akan terus berupaya untuk meningkatkan sistem keamanan dan perlindungan data Wajib Pajak dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola data dan sistem informasi melalui pembaruan teknologi pengamanan sistem dan security awareness,” tutur Dwi.
Untuk memitigasi risiko kejahatan siber, DJP mengimbau agar para Wajib Pajak untuk turut menjaga keamanan data masing-masing, dengan memperbarui antivirus, mengubah kata sandi secara berkala, dan menghindari tautan maupun mengunduh file mencurigakan agar terhindar dari pencurian data.
“DJP menyampaikan terima kasih dan sangat menghargai perhatian atas informasi yang diberikan oleh masyarakat. Hal ini merupakan umpan balik bagi DJP dalam menjalankan fungsi sebagai pengumpul penerimaan negara,” ucap Dwi.
“Kami juga memohon bantuan masyarakat untuk segera melaporkan kepada DJP apabila menemukan adanya dugaan kebocoran data DJP, melalui kanal pengaduan DJP yaitu Kring Pajak 1500200, ponsel ke pengaduan@pajak.go.id, situs pengaduan.pajak.go.id, atau situs wise.kemenkeu.go.id,” kata Dwi.
sebagaiman telah diberitakan sebelumnya pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto menyampaikan informasi dugaan 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) telah bocor dan diperjual belikan. Kali ini data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diduga bocor ini dijual di Breach Forum.
Di antara jutaan data tersebut terdapat beberapa data NPWP milik petinggi negara. Salah satunya Presiden Joko Widodo beserta dua anaknya, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dan anak bungsunya Kaesang Pangarep.
Nama Budi Arie Setiadi, Menteri Kominfo juga masuk dalam daftar data yang diduga bocor. Begitu pula dengan menteri lain seperti Sri Mulyani Indrawati, Erick Thohir, serta Zulkifli Hasan.
“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll,” tulis Teguh dalam akun X, dikutip Rabu (18/9/2024).
“NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yg diberikan oleh pelaku,” imbuhnya.
Teguh juga mengunggah tangkapan layar di Breach Forums. Dalam foto tersebut, ada nama Bjorka dan tertulis tanggal 18 September 2024. Totalnya, ada 6,6 juta data yang dijual di forum itu. Data-data tersebut dibanderol senilai USD 10 ribu atau sekitar Rp 153,1 juta (kurs Rp 15.323). (Aji)
