PeluangNews, Bekasi – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mulai mengajukan kebijakan pemberlakuan tarif untuk layanan transportasi publik BisKita Trans Wibawa Mukti setelah lebih dari satu tahun beroperasi dengan skema subsidi penuh dari pemerintah.
Kepala Bidang Prasarana, Pengembangan, dan PJU Dishub Kabupaten Bekasi, Deni Hendra Kurniawan, mengatakan bahwa pengajuan penetapan tarif tersebut telah disampaikan kepada Bupati Bekasi sebagai tahap awal penerapan kebijakan.
“Sebagai langkah awal, surat keputusan penetapan tarifnya sudah kami ajukan kepada Pak Bupati,” ujar Deni di Cikarang, Selasa.
Ia menjelaskan, sejak mulai beroperasi pada 1 Desember 2024, layanan BisKita Trans Wibawa Mukti masih menerapkan tarif nol rupiah. Seluruh biaya operasional transportasi publik tersebut selama ini sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah.
Saat ini, Dishub Kabupaten Bekasi tengah menyusun besaran tarif sekaligus menentukan lembaga perbankan yang akan bekerja sama dalam sistem pembayaran. Proses perumusan kebijakan tarif tersebut juga dikonsultasikan dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
“Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk membahas teknis pemberlakuan tarif,” kata Deni.
Meski demikian, ia mengaku belum dapat mengungkapkan kisaran tarif yang akan dikenakan kepada masyarakat. Namun, Dishub memastikan besaran tarif tidak akan memberatkan penumpang dan akan diterapkan secara flat tanpa membedakan jarak tempuh.
“Nominalnya masih dalam pembahasan. Yang jelas tarifnya tidak memberatkan masyarakat, dan bersifat flat, jarak dekat maupun jauh sama,” ujarnya.
Dishub Kabupaten Bekasi menargetkan kebijakan tarif BisKita Trans Wibawa Mukti dapat mulai diberlakukan paling cepat pada pertengahan tahun ini, sambil menunggu arahan kepala daerah serta mematangkan kesiapan teknis pelaksanaannya.
Dari sisi layanan, hingga kini BisKita Trans Wibawa Mukti baru melayani satu koridor, yakni rute Stasiun LRT Jatimulya–Cikarang dan sebaliknya. Pada koridor tersebut terdapat 30 titik pemberhentian di kedua arah.
“Penambahan koridor sebenarnya sudah kami ajukan ke pemerintah pusat, namun hingga sekarang belum terealisasi,” pungkas Deni. (Aji)
Baca Juga: Wali Kota Bekasi Resmikan Jembatan Baru Jalan Pintu Air, Perkuat Akses dan Ruang Publik Warga
