Peluangnews, Jakarta – Direktur Utama BRI Sunarso menyatakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan seperti yang harapkan Presiden Joko Widodo, bisa saja dilakukan. Yakni dengan memdorong melalui peningkatan kredit dengan plafon Rp 100 juta. Hal itulah yang saat ini diterapkan BRI.
“Diperbanyak saja KUR di bawah Rp 100 juta, supaya semuanya tanpa jaminan. Karena kebijakannya sudah ada, KUR sampai Rp 100 juta tanpa jaminan,” kata Sunarso kepada wartawan, kemarin.
Bahkan, jika masih ada bank yang tidak menerapkan kebijakan tanpa jaminan untuk KUR Rp 100 juta, maka bank tersebut bisa kena pinalti dari regulator.
“Sebenarnya sekarang, kebijakan untuk KUR Rp100 juta itu tanpa jaminan, kok masih bisa dimintain jaminan? Itu bukan KUR, kalau KUR sampai Rp100 juta ada jaminan, itu bank akan kena pinalti,” ujar Sunarso.
Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR untuk plafon kurang dari Rp 100 juta tidak memerlukan agunan.
“Sekarang kebijakannya untuk KUR sampai dengan Rp 100 juta sudah tanpa jaminan. Kalau orang mengatakan bahwa KUR masih dimintai jaminan kemungkinan bukan KUR,” kata Sunarso
Dengan kebijakan tersebut diharapkan bisa mendorong peningkatan penyaluran kredit kepada UMKM. Lantaran saat ini, secara ke seluruhan, penyaluran KUR UMKM di Indonesia masih sedikit yakni 21 persen, jika dibandingkan dengan negara lain seperti China sebesar 65 persen, di Jepang juga 65 persen, dan India mencapai 50 persen.
Dia juga mendorong agar perbankan memperbanyak penyaluran KUR di bawah Rp 100 juta sehingga memudahkan akses pendanaan tanpa agunan.
“Saya ulangi lagi sampai Rp 100 juta tanpa jaminan, kalau bank masih minta jaminan di situ bank-nya kena pinalti sehingga nggak mungkin banknya mengenakan jaminan untuk yang di bawah 100 juta,” ujar Sunarso.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan saat ini tidak semua UMKM di dalam negeri memiliki aset agunan (jaminan). Oleh karena itu, Jokowi meminta perbankan melihat prospek UMKM agar bisa mendapatkan kredit.
“Tidak semua UMKM kita memiliki aset agunan memiliki collateral (jaminan), sehingga prospek itu juga harus dilihat jangan hanya melihat agunan nya mana, dilihat juga dong prospeknya, nggak punya agunan tapi prospeknya bagus mestinya juga bisa diberikan kredit,” kata Jokowi saat ditemui di JCC, Kamis, (7/12/2023). (Aji)
Baca Juga: BRI dan Delapan BUMN Siapkan Ekosistem Pasar Digital UMKM
