PeluangNews, Jakarta – Di tengah dinamika ekonomi global yang terus berkembang, Pemerintah Indonesia memperkuat strategi diplomasi ekonomi untuk menjaga kepentingan nasional sekaligus memperluas akses pasar internasional. Langkah ini ditempuh guna meningkatkan daya saing produk Indonesia serta memperkokoh ketahanan ekonomi nasional dalam jangka panjang.
Dalam dialog bersama media beberapa waktu lalu di Jakarta , Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa hubungan kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan kemajuan yang berarti. Pembahasan kedua negara mencakup berbagai sektor strategis, termasuk penguatan akses terhadap mineral kritis atau critical minerals.
“Terkait dengan pembahasan dengan Amerika Serikat, seluruh sektor dibahas, termasuk akses kepada critical mineral. Tentu yang critical mineral sudah ada pembicaraan dengan badan ekspornya di Amerika dan juga ada perusahaan Amerika yang sudah berbicara dengan perusahaan critical mineral di Indonesia. Jadi itu akses terhadap critical mineral yang disediakan oleh Pemerintah,” ungkap Menko Airlangga.
Ia menjelaskan, Pemerintah Indonesia bersama United States Trade Representative (USTR) telah menyepakati seluruh substansi utama dan teknis dalam dokumen Agreements on Reciprocal Trade (ART) melalui pertemuan di Washington D.C. Kesepakatan tersebut disusun dengan prinsip keseimbangan kepentingan kedua negara.
Melalui ART, Amerika Serikat memberikan pengecualian tarif terhadap sejumlah komoditas unggulan Indonesia, seperti minyak sawit mentah (CPO), kopi, teh, kakao, serta berbagai produk manufaktur padat karya. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya saing produk nasional sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha Indonesia di pasar Amerika Serikat.
Selain kebijakan tarif, kerja sama Indonesia–Amerika Serikat juga mencakup kolaborasi lintas sektor, termasuk di bidang critical minerals. Menko Airlangga menegaskan bahwa kerja sama di sektor ini bukan hal baru, mengingat keterlibatan perusahaan Amerika dalam industri pertambangan Indonesia telah berlangsung sejak lama, termasuk investasi Freeport sejak 1967 serta kehadiran sejumlah perusahaan multinasional lainnya.
Saat ini, dokumen ART telah memasuki tahap legal scrubbing dan finalisasi. Pemerintah menargetkan penandatanganan perjanjian tersebut oleh Presiden Republik Indonesia dan Presiden Amerika Serikat dapat dilakukan sebelum akhir Januari 2026.
Di sisi lain, Pemerintah Indonesia juga terus mendorong diversifikasi pasar ekspor melalui perluasan kerja sama perdagangan dengan mitra non-tradisional. Salah satu langkah strategis yang telah direalisasikan adalah penandatanganan Free Trade Agreement antara Indonesia dan Eurasian Economic Union (I-EAEU FTA) pada 21 Desember 2025.
Perjanjian ini membuka akses pasar ke kawasan Eurasia yang mencakup Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Belarus, dan Armenia, dengan total populasi hampir 180 juta jiwa dan Produk Domestik Bruto mencapai USD2,56 triliun. Lebih dari 95 persen nilai perdagangan dalam perjanjian tersebut memperoleh preferensi tarif, dengan rata-rata bea masuk mendekati nol persen.
Melalui perjanjian ini, Indonesia berpeluang meningkatkan ekspor berbagai komoditas unggulan, antara lain CPO dan produk turunannya, alas kaki, kopi, kakao, tekstil, produk perikanan, serta jasa berbasis digital dan ekonomi kreatif. Selain memperluas pasar ekspor, kerja sama ini juga diproyeksikan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 2,36 persen serta meningkatkan daya saing produk bernilai tambah.
Untuk mempercepat pemanfaatan perjanjian dagang tersebut, Pemerintah mendorong pembentukan business council dan penyelenggaraan business forum dengan negara mitra, termasuk kawasan Eurasia dan Uni Eropa. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat komunikasi langsung antar pelaku usaha serta mempercepat implementasi kerja sama tanpa menunggu selesainya proses ratifikasi.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara penguatan ekonomi domestik dan pembukaan akses pasar global. Dengan memperluas jaringan perjanjian dagang internasional, Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kinerja ekspor, memperluas peluang usaha termasuk bagi UMKM, serta menjaga ketahanan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
“Jadi, Pemerintah menjaga daya beli dalam negeri, kemudian membuka pasar, sekaligus juga menjaga ketahanan ekonomi di dalam negeri. Di pihak lain, kita membuka pasar luar yang baru, termasuk I-EAEU. Jadi, kepada para pengusaha Indonesia, supaya bisa juga mengisi pasar luar dengan bea masuk rata-rata sudah nol. Jadi, terbuka kesempatan bagi Indonesia, termasuk UMKM juga, untuk mengakses pasar global secara lebih kompetitif,” tutup Menko Airlangga.
Dalam kesempatan tersebut, turut hadir sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan, antara lain Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Agama, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon, Staf Ahli Kemenko Perekonomian Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto, Ketua Umum HIPPINDO Budiharjo Iduansjah, serta Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja.
