Peluangnews, Jakarta – Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana (Pusdiklat PB) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merekomendasikan mitra-mitra di Luar Negeri (LN) untuk kerjasama dengan sistem klasikal, dimana kegiatan/aktivitas dilakukan tenaga pendidik secara bersama-sama dengan peserta.
Baca juga : Guru-guru Besar LN Diundang pada PIT Perspebsi Banten 2024
“Sistem klasikal cakupannya sedikit, terutama modul dan peserta diklat (pendidikan dan pelatihan),” ujar Kepala Pusdiklat PB BNPB Kheriawan mengatakan kepada Redaksi, Kamis (16/11/2023).
Penjajakan kerjasama penanggulangan bersama bisa dilaksanakan secara online atau jarak jauh, terutama dasar-dasar manajemen bencana. Kegiatan diklat tentunya juga harus didukung dengan ketersediaan anggaran.
Selama ini, kegiatan dengan dukungan pemerintah dengan skema pendanaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia). Tapi sebagian juga bisa dengan anggaran bersumber dari masyarakat. Tetapi kalau mitra seperti Hubei Emergency Management Dept, Tiongkok tertarik untuk kerjasama dengan biaya masing-masing.
“Ada tingkatan dan standard pelatihan. Kalau klasikal, (peserta diklat) hanya sekedar mendapat pengetahuan. Tapi ada juga sistem diklat, dimana peserta mendapat skill (keterampilan) dan kompetensi. Setelah itu, ada uji kompetensinya dengan waktu dan personil tertentu,” kata Kheriawan pada pertemuan dengan delegasi Hubei di gedung BNPB.
Baca juga : Rekomendasi Apkasi, Menekan gizi Buruk hingga Berperan dalam Menyusun Haluan Negara
Pembelajaran jarak jauh ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana demi mewujudkan bangsa Indonesia yang tangguh dalam menghadapi bencana.
Pusdiklat sebagai sebuah institusi pelaksana pendidikan dan pelatihan, memiliki visi dan misi untuk menjadi pusat keunggulan atau center of excellent penanggulangan bencana di Indonesia. Fasilitas penunjang Diklat, antara lain gedung pusatnya di Bogor, seluas 4 hektar.
“(Diklat) meningkatkan kapasitas dalam rangka penanganan bencana dengan sasaran seluruh provinsi di Indonesia. Para pesertanya dari seluruh lapisan, tentunya aparatur sipil negara (pemerintahan) swasta, akademisi, dan lain sebagainya. Yang paling penting, ada anggaran untuk membiayai kegiatan diklat,” ungkap Kheriawan. (alb)
