Peluang News, Jakarta – Program makan siang gratis pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dibahas dalam sidang kabinet masih menjadi polemik di ruang publik.
Pasalnya, hal itu dinilai bukan ranah Kabinet Indonesia Maju (KIM) di bawah Presiden Joko Widodo melainkan wilayah kabinet pemerintah Prabowo-Gibran bila terpilih dan sudah terbentuk nanti.
Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Benny Rhamdani keheranan akan program makan siang gratis yang dibahas di Istana Negara, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Program makan siang gratis milik pasangan capres-cawapres nomor urut 2 itu bukan program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini. “Haha, janji Prabowo-Gibran, anehnya yang membayar Pak Jokowi,” ujar Benny sambil tertawa, di Plataran, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).
Dia menilai program makan siang gratis yang dibahas di Istana tidak main-main karena berkaitan dengan APBN. Idealnya, siapa yang berjanji dan berutang dialah yang akan membayar.
“Kalau pun pada saatnya yang membayar adalah yang berjanji dan bukan Jokowi,” kata Wakil Ketua Umum Partai Hanura tersebut.
Lagi pula, lanjut dia, hingga kini belum ada pemenang Pilpres 2024. Dia menilai pihak yang mengklaim kemenangan sama saja membohongi publik.
“UU mengatur siapa yang dinyatakan pemenang melalui proses perhitungan berjenjang akan ditetapkan pada 20 Maret. Itu pun masih memberi ruang secara konstitusional jika ada gugatan melalui Mahkamah Konstitusi,” kata Benny.
Pemerintah mulai membahas dan memasukkan program-program baru dari presiden terpilih dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RAPBN tahun 2025.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, salah satu program ikonik yang mulai diperhitungkan adalah makan siang gratis yang ditawarkan pasangan Prabowo-Gibran.
“Ya memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan, dan Bappenas sedang menyusunnya,” ujar Suharso usai rapat kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2/2024).
Terkait dibahasnya program makan siang gratis dalam sidang kabinet, Presiden Joko Widodo membantahnya.
“Ndak ada, ndak ada. Hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025,” kata Jokowi usai Rapim TNI/Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).
Dia menambahkan, tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi yang disampaikan (program makan siang).
Keterangan Jokowi ini berbeda dengan apa yang disampaikan sejumlah menteri dalam KIM, yang menghadiri sidang kabinet. Antara lain, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Dia mengemukakan program makan siang dan susu gratis ala Prabowo-Gibran dibahas dalam sidang kabinet pada Senin (26/2) lalu.
Program ini dibahas untuk menyesuaikan dengan rancangan anggaran penerimaan dan belanja negara (RAPBN) 2025. Ia juga menjelaskan alasan program Prabowo-Gibran dibahas karena mengakomodir paslon yang berpotensi besar menang. []
