MENURUT hitungan baru Bank Dunia, setidaknya 13 juta warga Indonesia turun kelas dari kelas berpenghasilan menengah ke bawah ke kelompok miskin. Itu membuat jumlah warga miskin Indonesia meningkat menjadi 67 juta berdasarkan PPP 2017 dari 54 juta menurut PPP 2011.
Jumlah penduduk miskin pada era SBY berada di rentang 27,73 juta hingga 39,30 juta. Tingkat kemiskinan di kisaran 10,96%–17,75%. Artinya, selama kepemimpinannya, tingkat kemiskinan di era SBY berkurang. Lalu bagaimana kita membaca relasi tajamnya angka peningkatan kemiskinan terkait dengan PDI P sebagai partai wong cilik yang berkuasa 10 tahun?
Dalam logika politik Rocky Gerung, kemiskinan (direkayasa) sebagai akar money politic. Artinya, PDI P diduga sengaja “merawat” dan “menernakkan” kemiskinan agar jumlah basis pendukungnya tidak berkurang. Instrumen untuk “merawat” dan “menernakkan” kemiskinan tersebut:
1. Membuat regulasi dan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil dan semata-mata melayani kepentingan oligarki;
2. Jor-joran kenaikan harga bahan kebutuhan pokok; tarif listrik dan air; pajak bumi; dan meminimalisasi subsidi atas pupuk, meminimalisasi hingga meniadakan subsidi gula, BBM, migor;
3. Mengimpor hasil bumi seperti beras, garam, kedele, bawang merah, bawang putih, saat petani dalam negeri justru panen raya;
4. Kesan permisif terhadap mafia pupuk, hingga menimbulkan kelangkaan dan merosotnya hasil panen petani kecil;
5. Kesan permisif terhadap judi online dan peredaran narkoba;
6. Pembuntungan kewenangan KPK hingga korupsi mencapai stadium tertinggi;
7. Pembegal bansos;
8. Menyerahkan pengelolaan sumber-sumber kekayaan alam dan aset-aset negara kepada pihak asing dan swasta yang diduga demi fee ke kantong pribadi;
9. Keuntungan BUMN sejatinya diperuntukan mengujud sila kelima, namun tidak jalan. Banyak BUMN yang sakit karena diduga dijadikan bancakan oleh partai berkuasa dan koalisinya;
10. Memasukkan tenaga kerja asing dalam jumlah tak terbatas dan masa kerja yang unlimted, sehingga puluhan juta warga pribumi kehilangan sumber mata pencaharian;
11. Memfasilitasi izin bagi pemodal besar mendirikan swalayan hingga ke pelosok pelosok desa, sehingga nyaris seluruh UMKM tradisional milik pribumi tutup;
12. Menaikkan iuran bulanan BPJS secara semena-mena;
13. Rendahnya upah buruh.●
