Jakarta (Peluang) : Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) memiliki landasan hukum yang sah, dan terus bergerak mengembangkan programnya.
Ketua Umum Dekopin, Sri Untari Bisowarno meminta jajaran pengurus Dekopinwil untuk segera mengkonsolidasikan gerakan koperasi di wilayahnya masing-masing.
Karena menurutnya, kepengurusan Dekopin secara hukum telah memiliki landasan untuk bergerak berdasarkan kepada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2011, diperkuat pandangan hukum Dirjen Peraturan Perundang-undangan (PP) Kemenkumham, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA).
“Kita ini adalah Dekopin yang sah. Jadi pemerintah tidak usah ragu-ragu lagi untuk bekerja bersama Dekopin,” kata Sri Untari Bisowarno pada penutupan Rakernas Dekopin di Semarang, Jumat (26/8/2022).
Ia menegaskan semua lembaga dan organisasi pasti ada landasan hukumnya. Sehingga Dekopin layak bekerja sebagai mitra pemerintah membangun ekonomi kerakyatan.
Apalagi menurutnya, sejak turunnya kepastian dari Dirjen PP Kemenkumham Dekopin dibawah kepemimpinannya terus bergerak melakukan pembenahan dan konsolidasi keorganisasian. Sehingga sampai saat ini, telah terbentuk 25 jajaran pengurus Dekopinwil di seluruh Indonesia.
Tentu tidak hanya melakukan kerja keorganisasian, Dekopin juga telah menghasilkan berbagai karya seperti Payment Gateway Coop-Pay, penyelenggaraan seminar nasional, gerakan lima juta milenial berkoperasi, dan Sistem Informasi Layanan Koperasi.
Menurutnya, seluruh karya itu adalah pengejawantahan dari 3 fungsi Dekopin edukasi, fasilitasi dan advokasi kepada seluruh gerakan koperasi yang berada dibawah naungannya.
“Yang akan kita kuatkan adalah sinergitas antardaerah,” ujarnya.
Selain itu program-program prioritas juga akan dikembangkan seperti energi terbarukan. “Kita akan menciptakan energi terbarukan. Kita juga akan mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya dan tenaga air bikin pilot project. Sementara yang sudah siap adalah Bengkulu dan Maluku Utara untuk PLTS,” tandasnya.
