Peluang News, Jakarta – Daya beli masyarakat melambat akibat kondisi ekonomi nasional yang sedang tidak baik-baik saja.
Laju konsumsi rumah tangga melambat secara tahunan ke level 4,93% pada kuartal II-2024.
Menurut Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede, pelemahan daya beli kelas menengah merupakan hasil dari rentetan kejadian sejak awal 2024.
Mulai dari skema baru penghitungan pajak penghasilan (PPh) 21 yang kini menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) hingga kenaikan harga pangan memicu kelas menengah untuk menahan belanja.
Selain itu, kelas menengah juga dihadapi oleh kenaikan biaya pendidikan universitas. Wacana pengenaan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), kata Josua, juga turut membuat masyarakat kelas menengah lebih was-was untuk melakukan konsumsi.
“Sehingga ini tentu mempengaruhi sentimen konsumen khususnya kelas menengah,” tuturnya, dalam diskusi virtual, Kamis (8/8/2024).
Dia menjelaskan, dengan melihat berbagai sentimen itu pemerintah perlu berhati-hati dalam menerapkan aturan yang justru berpotensi semakin menekan daya beli.
Salah satu kebijakan yang bisa dikaji ulang dan ditunda penerapannya ialah cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MDBK).
Pemerintah, lanjut dia, juga perlu untuk menunda penerapan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%. Sebab ia meyakini, alih-alih mengerek pendapatan negara, kenaikan tarif PPN justru berpotensi menggerus daya beli masyarakat.
Di lain pihak, Head of Industry & Regional Research PIER Adjie Harisandi mengutarakan permasalahan dari tertekannya daya beli kelas menengah dapat diatasi dari sisi “pasokan”.
Dengan menjaga pasokan, harga komoditas di pasaran bakal terjaga, sehingga daya beli masyarakat tidak terganggu.
“Kelas menengah ini cenderung masih terganggu dari akibat adanya peningkatan harga-harga pangan di awal tahun dan beberapa kebijakan yang mungkin sudah terjadi sehingga mengganggu kelas menengah,” ujar Adjie, menambahkan.[]
