PeluangNews, Purworejo – Upaya pengentasan kemiskinan ekstrem kini memasuki fase baru. Pemerintah resmi memulai kolaborasi lintas kementerian dengan menjadikan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai penggerak utama kemandirian ekonomi warga.
Kick off program tersebut digelar di Dukuhrejo, Purworejo, Sabtu (14/2), melibatkan Kementerian Koperasi, Kementerian Sosial, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), serta Pemerintah Kabupaten Purworejo.
Dalam skema ini, para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako tidak lagi hanya menerima bantuan sosial.
Mereka kini resmi menjadi anggota Kopdes Merah Putih Dukuhrejo sebagai bagian dari pilot project percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem berbasis koperasi desa.
“Kopdes Merah Putih bukan sekadar tempat penyaluran barang bersubsidi atau kebutuhan pokok. Koperasi desa akan diposisikan sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kick off ini juga menjadi tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Kementerian Koperasi untuk mendorong penerima manfaat bansos masuk ke dalam ekosistem koperasi,” kata Menkop Ferry Juliantono.
Menurut Ferry, model kolaborasi ini akan diperluas ke berbagai wilayah di Indonesia. Targetnya jelas: warga desil terbawah dapat naik kelas secara bertahap menuju keluarga yang lebih sejahtera dan mandiri.
Ia menekankan bahwa koperasi harus menjadi offtaker atau penampung hasil produksi warga, termasuk dari bantuan usaha yang diberikan pemerintah.
Sebagai contoh, bantuan satu set ayam petelur bagi KPM diharapkan produknya dapat dipasarkan melalui Kopdes Merah Putih. Dengan begitu, hasil ternak warga memiliki kepastian pasar dan berpotensi menambah pendapatan keluarga.
Selain itu, para anggota koperasi juga berpeluang memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) dari aktivitas bisnis koperasi, sehingga ada tambahan penghasilan rutin di luar bantuan sosial.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa bantuan sosial bersifat sementara sebagai jaring pengaman agar masyarakat tidak semakin terpuruk.
Namun untuk benar-benar bangkit, dibutuhkan wadah pemberdayaan yang berkelanjutan, dan koperasi menjadi salah satu instrumen utamanya.
“Tahun lalu sebanyak 1.000 KPM di Purworejo telah lulus atau graduasi dari program bansos. Tahun depan, targetnya meningkat menjadi 3.000 keluarga mandiri. Karena itu, sinergi lintas kementerian perlu terus diperkuat, termasuk pemutakhiran data sosial yang dinamis agar intervensi program lebih tepat sasaran,” jelas Mensos.
Saifullah juga mendorong KPM usia produktif untuk masuk dalam ekosistem Kopdes Merah Putih. Menurutnya, keluarga usia produktif tidak boleh kehilangan semangat untuk berdaya dan harus didorong menjadi anggota koperasi desa agar memiliki peluang usaha dan penghasilan sendiri.
Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menambahkan, pengentasan kemiskinan merupakan agenda prioritas nasional. Pihaknya tengah merumuskan pendekatan program yang terintegrasi dan anti-inflasi agar seluruh kebijakan lintas kementerian saling terhubung dan menguatkan dalam memutus rantai kemiskinan ekstrem.
Sementara itu, Bupati Purworejo Yuli Hastuti menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan operasional Kopdes Merah Putih berjalan konsisten.
Ia menilai koperasi desa memiliki potensi besar dalam menopang kesejahteraan masyarakat dan membangun ekonomi kerakyatan dari level paling bawah.
Dengan skema ini, pemerintah berharap bantuan sosial tidak lagi menjadi tujuan akhir, melainkan jembatan menuju kemandirian. Dari penerima bantuan menjadi anggota koperasi, dari sekadar bertahan menjadi produktif dan berdaya.
Jika model di Purworejo berhasil, bukan tidak mungkin koperasi desa kembali menjadi tulang punggung strategi nasional dalam menghapus kemiskinan ekstrem.
