PeluangNews, Jakarta-Senja belum benar-benar turun ketika suara orasi mahasiswa masih menggema di kawasan Monas, Senin (28/7). Di tengah teriknya semangat demonstrasi, sebuah mobil komando berhenti di tengah kerumunan massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Dari sana, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro naik ke atas panggung orasi, menyambut sorak mahasiswa yang sejak siang menuntut hadirnya perwakilan pemerintah.
“Saya diminta langsung oleh Presiden Prabowo dan Menteri Sekretaris Negara untuk menemui adik-adik semua,” kata Juri lantang dari atas mobil komando, disambut teriakan massa aksi yang telah menanti sejak sore.
Juri tiba sekitar pukul 18.00 WIB, didampingi aparat keamanan yang sebelumnya sudah dikerahkan oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Kapolres Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menjelaskan, sebanyak 1.489 personel gabungan disebar ke sejumlah titik strategis guna mengantisipasi gangguan keamanan dan kemacetan. “Kami imbau kepada para orator agar tidak memprovokasi massa untuk bertindak anarkis,” ujarnya.
Dalam aksi bertajuk Cemas 2025, massa BEM SI menyuarakan 11 tuntutan utama, yaitu:
Menolak keras upaya pengaburan sejarah dan politisasi sejarah untuk kepentingan elite.
Mendesak peninjauan kembali pasal-pasal bermasalah dalam pembahasan RUU, seperti Pasal 93, Pasal 145 ayat 1, Pasal 6 ayat 1, Pasal 106 ayat 1 dan 4, serta Pasal 23 dan Pasal 93 ayat 5c.
Mendesak transparansi perjanjian bilateral yang melibatkan kepentingan ekonomi nasional, serta diplomasi yang kuat untuk kesepakatan saling menguntungkan.
Audit menyeluruh terhadap izin pertambangan, jaminan partisipasi masyarakat adat, alokasi keuntungan yang adil, dan penindakan tegas terhadap penambangan ilegal.
Mendesak pembatalan pembangunan lima batalion baru di Aceh, serta membuka data jumlah tentara organik sesuai MoU Helsinki.
Mendesak pembatalan pembangunan pengadilan militer dan fasilitas militer lainnya di lingkungan kampus, khususnya Universitas Riau dan perguruan tinggi lain.
Menolak dan mencabut UU TNI serta segala bentuk intimidasi terhadap warga sipil.
Menuntut transparansi dan kebebasan hukum bagi rekan-rekan mahasiswa yang masih berstatus tersangka.
Menolak segala bentuk promosi perilaku LGBT di sektor kehidupan sosial.
Mendesak perumusan regulasi dan sanksi hukum terhadap tindakan yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai agama dan budaya bangsa.
Menolak praktik dwifungsi jabatan yang membuka peluang rangkap jabatan sipil-militer atau jabatan struktural lain yang merusak profesionalisme birokrasi.
“Kami akan menyampaikan seluruh aspirasi ini kepada Presiden. Ini adalah bagian dari demokrasi yang harus dihargai,” janji Juri kepada mahasiswa.
Ketua BEM SI menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar simbolis, melainkan upaya mendorong pemerintah menjalankan prinsip-prinsip keadilan sosial dan hak sipil secara nyata. Di akhir aksi, massa menegaskan akan terus mengawal janji pemerintah untuk menyampaikan dan menindaklanjuti tuntutan mereka. Demonstrasi pun berlangsung kondusif hingga menjelang malam.
