PeluangNews, Jakarta – Polemik utang Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh terus bergulir. Bermula dari Menteri Keuangan Purbaya yang menolak utang kereta cepat melalui APBN. Dia menyerahkan utang Whoosh itu kepada Danantara.
Di sisi lain, mantan Menko Polhukam Mahfud MD pun angkat suara. Melalui unggahan dalam video di kanal Youtube-nya pada 14 Oktober 2025, yakni Mahfud MD Official, dia mengungkapkan, ada dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penggelembungan anggaran atau mark up di proyek Whoosh.
“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” kata dia.
Mahfud melanjutkan, “Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini.
Atas unggahan itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Mahfud MD membuat laporan mengenai dugaan korupsi dalam proyek Whoosh.
Mahfud yang profesor hukum tata negara dan mantan Ketua MK itu kemudian merespons KPK dalam cuitan di akun media sosial X pribadinya, @mohmahfudmd, yakni pada 18 Oktober 2025.
Berikut cuitan Mahfud, “Agak aneh ini, KPK meminta saya melapor ttg dugaan mark up Whoosh. Di dlm hukum pidana, jika ada informasi ttg dugaan peristiwa pidana mestinya aparat penegak hukum (APH) langsung menyelidiki, bukan minta laporan. Bisa jg memanggil sumber info utk dimintai keterangan.”
Sementara itu, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menyampaikan bahwa proses negosiasi restrukturisasi utang proyek Whoosh masih terus berlangsung.
“Terus kita bernegosiasi, kami akan berangkat lagi (ke China) untuk bernegosiasi mengenai term dan pinjamannya. Ini menjadi poin negosiasi berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga, dan kemudian ada beberapa mata uang yang juga akan kita diskusikan dengan mereka,” kata Dony di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Tim negosiasi yang terdiri dari unsur pemerintah serta Danantara segera berangkat ke China untuk melanjutkan pembahasan dengan pemerintah China serta perusahaan mitra dalam konsorsium PT KCIC.
“Kita sedang mengatur waktu, kita sedang diskusikan juga dengan Menko Infrastruktur (Agus Harimurti Yudhoyono) untuk segera kita akan negosiasi,” ujarnya.
Dony mengutarakan utang yang tengah direstrukturisasi merupakan pinjaman pembangunan proyek akibat keterbatasan modal awal.
Restrukturisasi mencakup beberapa aspek utama jangka waktu pinjaman, tingkat suku bunga, serta mata uang pinjaman.
Sedangkan penyelesaian masalah keuangan KCIC, jelas Dony, masih dalam tahap kajian dengan mempertimbangkan sejumlah opsi terbaik.
Salah satunya dengan adanya kemungkinan pemisahan antara infrastruktur dan operasional, atau skema pelimpahan sebagian aset menjadi aset milik negara seperti halnya badan layanan umum (BLU).
“Kita tidak ingin opsi A, B, atau C. Pak Rosan juga sudah menyampaikan, ini akan kita kaji. Tentu dalam kajian itu ada beberapa opsi, masing-masing tentu ada plus minusnya. Nah, semua alternatif ini nanti akan kita sajikan, dan mana yang terbaik,” ucap dia.
“Bagi kami sebagai pengelola KCIC, tentu yang paling penting adalah bagaimana kemudian layanannya bisa kami pastikan ini harus meningkat,” tambahnya.
Menurut Dony, sebenarnya secara operasional KCIC telah menunjukkan kinerja positif dengan jumlah penumpang mencapai 20-30 ribu orang per hari. Peningkatan kualitas layanan juga terus diupayakan seiring dengan bertumbuhnya minat masyarakat terhadap moda transportasi cepat tersebut.
“EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) KCIC juga positif itu, tinggal masalah utang pembangunan yang lalu, yang ini tentu ada opsi, beberapa opsi dan kita pastikan tentunya ini opsi yang terbaik,” imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait penyelesaian utang proyek KCIC.
“Kita tinggal tunggu Keppres saja,” ujar Luhut.
Adapun total investasi proyek KCIC mencapai sekitar US $7,27 miliar atau setara Rp120,38 triliun, dengan sekitar 75% dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga 2% per tahun.
Hingga kini, pemerintah masih mengkaji dua opsi utama penyelesaian, yakni pelimpahan kewajiban kepada pemerintah atau penyertaan dana tambahan ke PT KAI. Namun, pemerintah tetap mendorong agar Danantara mengambil peran utama dalam restrukturisasi pembayaran pinjaman itu. []
