PeluangNews, Jakarta – Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Danantara Dony Oskaria mengungkapkan, pihaknya tengah menjajaki penyelesaian masalah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk mencari solusi atas beban utang yang membelit Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
“Proses penjajakan sedang berlangsung, dan segera dirampungkan,” kata Dony, di Jakarta, Jumat (22/8/2025)
Dia mengutarakan ada rencana memasukkan penyelesaian proyek Whoosh ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Danantara tahun ini.
“Sedang penjajakan. Kami tentu bereskan proses itu, Direktur Utama PT KAI juga sudah menyampaikan di DPR ya. Nanti akan kami selesaikan segera, nanti masuk di dalam RKAP kami tahun ini,” ucap Dony.
Dia juga mengonfirmasi pertemuan dengan pihak PT KAI sudah dilakukan.
Proyek KCJB yang merupakan proyek strategis nasional (PSN) ini menjadi sorotan karena beban utang yang harus ditanggung oleh PT KAI.
Total biaya proyek mencapai US $7,27 miliar atau sekitar Rp118,9 triliun, termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US $1,2 miliar. Sejak digarap pada 2016, proyek ini telah menjadi perhatian publik karena kompleksitas finansial.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI, yang membidangi perdagangan dan BUMN, Rabu (20/8), Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin mengusulkan restrukturisasi proyek Whoosh.
“Kami dalami juga masalah KCIC, memang ini bom waktu. Kami akan koordinasi dengan Danantara untuk penyelesaian KCIC ini, selanjutnya untuk perbaikan dan restrukturisasi dari portofolio-portofolio yang ada,” tutur Bobby.
Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya sebelumnya menyoroti tambahan beban keuangan dari proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Anggota DPR dari Komisi VI yang membidangi perdagangan, kawasan perdagangan, persaingan usaha dan BUMN itu meminta manajemen KAI memaparkan secara transparan proposal restrukturisasi agar tidak berdampak negatif pada kenyamanan publik.
“Jangan sampai gara-gara beban utang dampaknya justru mengorbankan kualitas layanan dan kenyamanan publik,” imbuh dia, menambahkan. []
