Di tengah tantangan pandemi Covid-19 realisasi penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM tetap tinggi. Hingga kuartal I tahun ini jumlahnya sudah melampaui setengah triliun rupiah. Target pembiayaan sebesar Rp1,8 triliun diprediksi bakal tercapai seiring indikator pertumbuhan ekonomi nasional yang kian membaik serta pandemi covid-19 yang terus melandai.
Tetap bekerja di tengah pandemi menyambangi para mitra usaha di pelosok tanah air memang bukan tugas mudah bagi para petugas lapangan dan juga para direksi LPDB-KUMKM. Keberadaan lembaga ini justru tampak lebih dibutuhkan terutama oleh para pelaku koperasi dan UMKM yang rerata mengalami stagnasi bahkan penurunan kinerja akibat pandemi covid-19.
“Nyaris tak ada hari libur bagi kami, karena kehadiran LPDB di berbagai tempat sangat ditunggu oleh pelaku KUMKM. Karenanya kepada petugas lapangan saya minta agar berhati-hati dan tetap menaati prosedur kesehatan,” kata Dirut LPDB-KUMKM Supomo beberapa waktu lalu. Harus diakui memang bahwa KUMKM merupakan sektor usaha yang paling terdampak, namun juga paling teratas mampu bertahan di tengah pandemi.
Untuk mendukung sektor perkoperasian dari risiko pandemi tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 04 Tahun 2020 tetang penyaluran dana bergulir 100 persen kepada koperasi, dan program pendampingan melalui inkubator wirausaha LPDB-KUMKM.
“LPDB-KUMKM diberikan mandat agar fokus pembiayaan kepada koperasi, dengan ini akses pembiayaan lebih mudah, murah, dan ramah dalam rangka meningkatkan kemampuan berusaha koperasi dan UMKM,” ujar Supomo. Dengan alternatif instrumen pembiayaan melalui LPDB-KUMKM, koperasi diharapkan tumbuh dan berkembang serta dapat memenuhi kebutuhan permodalan anggota. Hasilnya, patut diacungi jempol.Kinerja LPDB-KUMKM sepanjang 2021 mencetak rapor biru dengan penyaluran pembiayaan melebihi target ditentukan.
Bagaimana dengan prospek penyaluran dana bergulir di tahun 2022? Supomo tetap optimistis pagu pembiayaan dana bergulir tahun ini bakal mencapai target. Langkah awal sudah tampak pada penyaluran pada kuartal I 2022 yang sudah mencapai Rp523,89 miliar atau naik dari target yang ditetapkan Kementerian Keuangan Rp450 miliar. Supomo merasa bersyukur bahwa kendati pandemi covid-19 masih membayang, namun realiasasi pada empat bulan pertama itu membukukan kinerja menggembirakan. Bahkan, kalau saja kasus Covid-19 pada Februari 2022 lalu tidak tinggi, penyaluran bisa lebih tinggi dari yang dicapai saat ini.
“Sebenarnya di Triwulan I 2022 ancang-ancang kita harusnya lebih tinggi karena kita tahu bahwa di Triwulan II agak berat karena ada Ramadan dan Idul Fitri yang liburnya panjang, tapi ternyata pada Februari Covid Omicron tinggi banget baik secara internal, maupun mitra kita kena Covid sehingga PPKM jadi terbatas lagi, namun Alhamdulillah kita masih bisa achieve,” ujarnya. Lebih rinci Supomo memaparkan, dari realisasi penyaluran sebesar itu porsi syariah dan konvensional hampir berimbang. Penyaluran dana bergulir dengan pola syariah mencapai Rp217,82 miliar dengan jumlah mitra sebanyak 20 unit. Sedangkan pola konvensional mencapai Rp306,07 miliar dengan jumlah mitra 39 unit.
Pembiayaan dana bergulir pola Syariah menurut Supomo bakal terus membesar antara lain karena ditopang oleh adanya Koperasi Pesantren (Kopontren) yang saat ini mulai menjamur di berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan salah satu role model Kopontren yang sukses menjalankan usaha produktifnya adalah Pesantren Al-Ittifaq di Bandung dan Pesantren An-Nur di Malang Jawa Timur. Kedua pesantren ini memiliki unit usaha produktif yang dikelola melalui Koperasi dan bermitra dengan LPDB-KUMKM. Pagu pola Syariah sendiri, sebesar 50% dari total portofolio LPDB-KUMKM. Namun saat ini penyaluran ke pesantren baru sekitar 20% dan yang lainnya non pesantren sekitar 30% seperti ke KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah), serta BMT (Baitul Maal wa Tamwil).
Kendati diyakini LPDB-KUMKM bakal mampu mencapai target penyaluran yang ditetapkan, namun Supomo tetap menjaga kinerja para pegawainya agar tetap tidak lengah, apalagi berpuas diri. Karenanya, untuk mengamankan target tersebut, direksi
LPDB-KUMKM terus memperkuat manejemen di internalnya dan menjaga kekompakan antara direksi dan stafnya.
Salah satu penguatan yang dilakukan adalah dengan menetapkan Direktur Umum dan Hukum LPDB-KUMKM yang saat ini dijabat oleh Oetje Koesoema Prasetia. Sebelumnya jabatan ini dipegang oleh Jaenal Aripin yang kini kembali ke dunia akademis. Dengan adanya jajaran direksi yang baru, Supomo semakin optimis daya dobrak kinerja LPDB-KUMKM semakin kuat. Terlebih dengan background Oetje di sektor finansial yang sebelumnya berkecimpung lama. (Irm)
