Program ini tentu dapat menghidupkan rantai ekonomi masyarakat hingga di tataran lokal. Dinamika tersebut berarti melahirkan dampak positif pada kemajuan UMKM di Tanah Air.
Program tiga juta rumah digulirkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP). Beberapa waktu sebelumnya, Menteri KPKP Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk membahas pengadaan bahan baku program tiga juta rumah. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman masih mencari formulasi pengadaan yang tepat. KPPU juga masih membahas hal ini di lingkungan internal.
Implementasi salah satu program Astacita unggulan Prabowo ini diharapkan tidak akan mengandalkan satu supplier saja. Alih-alih mengarah pada bentuk monopoli, langkah ini justru melibatkan lebih banyak pelaku UMKM lokal dalam memasok bahan baku. Baik itu batu batu, semen, pasar dan sebagainya.
Seiring proses pembangunannya, program ini tentu dapat menghidupkan rantai ekonomi masyarakat hingga di tataran lokal. Dinamika tersebut berarti melahirkan dampak positif pada kemajuan UMKM di Tanah Air. Selain mendorong UMKM naik kelas, langkah ini juga bagus untuk persaingan bisnis. Para supplier bisa berkompetisi dengan menawarkan harga terbaik, meskipun nantinya akan terseleksi beberapa penyedia bahan baku.
Berdenyutnya pusat-pusat produksi seperti batu bata akan berdampak pada rantai ekonomi lokal. Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto sangat mendukung penggunaan komponen dalam negeri dalam menjalankan program tiga juta rumah. Bata interlock presisi dinilai mempunyai kualitas yang bagus sehingga rumah-rumah yang dibangun juga lebih kuat dan berkualitas.
Sangat diwanti-wanti agar salah satu program unggulan Presiden Prabowo ini tidak mengarah pada praktik monopoli atau menunjuk satu pihak saja dalam menyediakan kebutuhan bahan baku. Oleh karena itu, KPPU menyarankan Kemen PKP membuka peluang bagi siapa saja termasuk UMKM dalam menyediakan bahan baku bagi program tersebut.
Pihak KPPU Wilayah I masih mempelajari pengadaan termasuk penetapan harga bahan baku program tiga juta rumah yang digagas Kemen PKP. Meliputi proses pengadaan bahan dan lain sebagainya. Sehingga, apabila nantinya pemerintah menerapkan skema tender konsolidasi dengan tujuan efisiensi anggaran, maka hal tersebut tidak masalah selama tidak merugikan keuangan negara.
Misalnya nanti bahan baku semen dan batu bata disuplai oleh salah satu produsen seperti BUMN. Ini tidak masalah sepanjang bertujuan untuk efisiensi anggaran. Meski demikian, KPPU memastikan akan tetap mengawasi implementasi program Astacita Presiden Prabowo tersebut agar tidak terjadi penyelewengan terutama dari sisi kompetisi atau persaingan harga yang ditawarkan produsen. Tidak hanya itu, KPPU juga akan mengawasi pengadaan lahan hingga mekanisme rumah yang diperuntukkan bagi masyarakat ekonomi lemah itu bisa ditempati.
Dalam waktu bersamaan, Kementerian tersebut masih melakukan konsolidasi kepemilikan tanah di Indonesia termasuk yang dikuasai oleh pemerintah daerah hingga BUMN. “Untuk jangka panjang, gagasan itu akan mengarah kepada land bank kepemilikan lahan dan perumahan,” ujar Wamwen PKP, Fahri Hamzah, saat berkunjung ke Padang meninjau pembuatan bata interlock presisi. Ke depannya tanah-tanah yang selama ini dikuasai oleh pemerintah daerah hingga BUMN seperti di jalur-jalur kereta api akan ditindaklanjuti oleh kementerian itu.●(M Iqbal)
