Peluang, Jakarta – Koperasi Serba Usaha (KSU) Syariah BMT Al Muhajirin di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah berupaya, meningkatkan produktivitas dan pendapatan melalui peningkatan kapasitas kemampuan para karyawannya, berupa pelatihan dan monitoring hasil pencapaian target yang telah ditetapkan.
Di tahun ini, KSU Syariah BMT Al Muhajirin juga memiliki rencana pengembangan unit usaha, yang salah satunya adalah unit usaha penggilingan padi. Unit usaha ini telah berjalan selama kurun waktu tiga tahun terakhir, namun untuk memperbesar kapasitas produksi, koperasi membutuhkan estimasi anggaran sebesar Rp1 miliar untuk digunakan dalam rehabilitasi gudang, rumah, dan mesin produksi.
“Rencana tersebut tentu membutuhkan waktu, modal, dan dukungan seluruh pihak, terutama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM). Mengingat diawal beroperasi ditahun 1998, koperasi hanya memiliki modal awal sebesar Rp2,4 juta dengan total empat orang karyawan,” kata General Manager KSU Syariah BMT Al Muhajirin Hairi di Jakarta, Selasa (31/1/2023).
“Namun seiring berjalannya waktu, koperasi mampu berkembang dan mencatatkan hasil yang baik. Hingga akhir 2022, koperasi memiliki karyawan sebanyak 53 orang, dan total asset sebesar Rp44,78 miliar,” ujar Hairi.
Dia menjelaskan, penerapan Standard Operating Procedure (SOP) pembiayaan kepada lebih dari 7.000 anggota menjadi upaya koperasi guna menghindari kerugian akibat kondisi gagal bayar dari anggota. SOP tersebut memuat petunjuk teknis pinjaman seperti permohonan dan penagihan, termasuk mengenai jaminan pembiayaan, melaksanakan jadwal ulang terhadap sisa pinjaman yang menunggak, membantu menjualkan barang jaminan anggota, serta melelang jaminan anggota.
Di samping itu, koperasi juga menyisihkan cadangan modal setiap tahunnya dan cadangan resiko setiap bulannya. Penggunaan aplikasi atau sistem USSI juga dipakai KSU Syariah BMT Al Muhajirin dalam menjalankan kegiatan operasional. Sistem ini pula yang mencatatkan simpanan masuk dan simpanan keluar, serta pembiayaan yang diberikan kepada anggota secara harian.
“Penerapan SOP dan sistem aplikasi terintegrasi, memampukan KSU Syariah BMT Al Muhajirin berjalan mengikuti perkembangan jaman. Khususnya dengan masuknya LPDB-KUMKM sebagai mitra pemerintah di tengah masyarakat, diharapkan mampu mewujudkan masa depan koperasi yang lebih maju, modern, dan digital di Indonesia. Dengan demikian, koperasi selaku sokoguru perekonomian dapat menjadi tonggak ekonomi masyarakat khususnya dalam upaya memulihkan ekonomi nasional,” harap Hairi.
Terkait modernisasi koperasi, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, adanya agenda penting dari Kementerian Koperasi dan UKM yang memprioritaskan modernisasi koperasi mencapai 500 koperasi modern pada tahun 2024, LPDB-KUMKM mendukung upaya tersebut melalui perkuatan permodalan pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi. Dana bergulir yang disalurkan bukan hanya untuk koperasi simpan pinjam saja, melainkan juga untuk koperasi sektor riil atau koperasi produktif.
Supomo berharap, dari 500 koperasi modern tersebut 40% di antaranya merupakan koperasi produktif. Oleh sebab itu, rencana bisnis yang direncanakan LPDB-KUMKM harus sejalan dengan program yang dicanangkan KemenkopUKM. Melalui tata kelola organisasi lembaga yang semakin kuat, sisi layanan dan pendampingan yang kian optimal, LPDB-KUMKM mampu mendukung calon mitra dan mitra koperasi di seluruh Indonesia melalui perkuatan permodalan dana bergulir.
“Sebagai wadah perekonomian masyarakat, koperasi-koperasi di Indonesia saat ini terus menghadapi tantangan-tantangan baru khususnya di tengah perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin maju. Dengan terwujudnya koperasi modern yang diperkuat dengan permodalan LPDB-KUMKM, mampu menumbuhkan, memajukan, dan mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, yang pada akhirnya mampu mewujudkan kehidupan ekonomi yang demokratis dan kekeluargaan,” pungkasnya. (alb)
