Kurikulum koperasi perlu memberi ruang besar bagi magang terstruktur, riset terapan, dan keterlibatan mahasiswa langsung dalam aktivitas koperasi.
Mata kuliah koperasi rencananya akan diajarkan di perguruan tinggi negeri mulai tahun ini. Merespons hal itu, Asosiasi Dosen Ekonomi Koperasi dan Keuangan Microfinance Indonesia (ADEKMI) mulai melakukan persiapan, termasuk rapat awal pembentukan Konsorsium Dosen Ekonomi Koperasi Perguruan Tinggi di kantornya di Gedung Kahfi Business Center, Jakarta Selatan, 3 Februari 2026.
Seperti diketahui, mata kuliah Koperasi ditetapkan sebagai mata kuliah wajib dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi Nasional oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama Kementerian Koperasi, yang akan berlaku efektif mulai Tahun Akademik 2026/2027 di seluruh perguruan tinggi Indonesia.
Presiden Direktur Koperasi BMI Group, Kamaruddin Batubara yang hadir sebagai undangan dalam rapat itu menyampaikan sejumlah gagasan penting. Pria yang biasa disapa Kambara itu, mengungkapkan sejumlah catatan kritis, khususnya pada aspek simpan pinjam sebagai jantung aktivitas koperasi.
Menurut Kambara, aktivitas simpan pinjam merupakan “sendinya koperasi” dan menjadi pintu masuk utama penguatan ekonomi anggota. “Pendidikan koperasi tidak cukup berhenti pada pengenalan konsep dan regulasi, tetapi harus mampu melahirkan praktik simpan pinjam yang benar-benar mencerminkan jati diri koperasi,” tegasnya.
Untuk itu, penguatan terhadap nilai-nilai dasar simpan pinjam, seperti keberpihakan pada anggota, prinsip kehati-hatian, dan tujuan pemberdayaan perlu dimasukan dalam kurikulum dan praktik pembelajaran.
Sebagai praktisi berpengalaman dan sukses memimpin Koperasi BMI Group, Kambara membagikan pengalamannya. Salah satunya keberhasilan Koperasi BMI Group mengembangkan pembiayaan sanitasi yang tidak hanya bersifat ekonomi tetapi berdampak pada peningkatan kualitas hidup anggota.
Koperasi BMI Group merupakan koperasi pertama di Indonesia yang mengembangkan pembiayaan sanitasi. Ia mengusulkan agar praktik keberhasilan seperti pembiayaan sanitasi yang sudah diakui dunia internasional itu perlu diangkat ke ruang kelas di kampus. Tujuannya agar mahasiswa mengerti bahwa koperasi selain bernilai ekonomis juga dapat menjawab persoalan sosial secara konkret.
Kambara menambahkan, perlu kesadaran kolektif bahwa kualitas sumber daya manusia koperasi tidak lahir secara instan, tetapi harus melalui proses panjang pembelajaran, pendampingan, dan pembiasaan nilai. “Kurikulum koperasi ke depan perlu memberi ruang besar bagi magang terstruktur, riset terapan, dan keterlibatan mahasiswa langsung dalam aktivitas koperasi,” pungkasnya.
Rapat yang berlangsung selama tiga jam tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan awal, mulai dari penyusunan kerangka konsorsium, penentuan struktur organisasi sementara, hingga komitmen para ahli dan institusi untuk terlibat aktif. Ide-ide Kambara tersebut turut memperkaya wacana kurikulum koperasi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika zaman. (Kur).
