Jakarta (Peluang) : Pemerintah akan memiliki data lengkap untuk UMKM yang sudah onboarding digital.
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenKopUKM) bersama Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Badan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan platform digital yang bergabung dalam Indonesian E-commerce Association (idEA) berkolaborasi untuk menyepakati capaian target menuju 30 juta UMKM onboarding digital di tahun 2024.
Berdasarkan data idEA hingga Oktober 2022, UMKM yang terhubung atau onboarding digital mencapai 20,5 juta. Sehingga masih tersisa 9,5 juta UMKM yang ditargetkan bisa masuk dalam platform digital hingga tahun 2024.
Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, pihaknya bersama Kementerian/Lembaga (K/L) dan platform digital melakukan rapat kordinator (rakor) guna membahas beberapa hal yang krusial untuk mencapai target 30 juta UMKM onboarding digital.
Pertama, transformasi digital melibatkan beberapa K/L dan daerah termasuk juga di platform digital industri. Sinergi ini akan fokus kepada 7 kelompok UMKM dan 7 aspek transformasi digital KUMKM yang pelaksanaannya dikolaborasikan dengan platform digital dengan tiga level transformasi digital UMKM.
“Kami menargetkan, di daerah UMKM onboarding digital pada 2023 sebanyak 2,4 juta dan di tahun 2024 sebanyak 3,4 juta. Untuk di tingkat K/L tahun 2023 mencapai 1,6 juta dan di tahun 2024 sebanyak 2,4 juta UMKM,” ungkap Teten dalam konferensi pers terkait Update Transformasi Digital UMKM di kantor KemenKopUKM, Jakarta, Selasa (1/11/2022).
Hal krusial kedua adalah pelaksanaan program dari K/L, daerah, dan platform digital harus dilaporkan kepada KemenKopUKM dalam upaya moderasi Gerakan #berubahdigital. Dengan variable data fokus kelompok, fokus aspek digital, dan fokus wilayah.
Sehingga ke depan, pemerintah akan memiliki data by name by address untuk UMKM yang sudah onboarding digital.
“Kita juga memiliki pilot project integrasi sistem monitoring UMKM onboarding digital. Bahkan telah membentuk PMO (Project Management Office) sebagai upaya monitoring tersebut,” jelas Teten.
Saat ini KemenKopUKM telah menyiapkan program Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT). Sehingga diharapkan pada pekan ke-4 November tahun ini, semua K/L daerah sudah menginput data atau memberikan update pencapaian program transformasi digital UMKM selama 2022 kepada KemenKopUKM.
“Ini penting untuk UMKM yang sudah terhubung dengan digital untuk diberdayakan. Bagaimana mereka nantinya bisa memperluas market dibantu platform,” ujar Teten.
Sementara itu kata Teten, K/L dan daerah melakukan pendampingan dan inkubasi gar UMKM bisa meningkatkan kualitas serta kapasitas produksinya. “Supaya produk UMKM bisa bertahan dalam kompetisi platform digital yang semakin ketat,” imbuhnya.
Selanjutnya diharapkan pada pekan ke-3 Desember 2022, semua pihak terkait dapat merumuskan kalender program transformasi digital UMKM tahun 2023.
Rumusan kalender ini dari setiap K/L, daerah, platform digital, serta proof of concept (POC) integrasi sistem monitoring UMKM onboarding digital.
Teten berharap, UMKM bisa terus tumbuh dan go global. Mengingat dari beberapa plaftorm juga bisa memfasilitasi UMKM untuk diintegrasikan dengan beberapa layanan, serta program pemberdayaan UMKM.
“Pemerintah bisa menghubungkan dengan akses pembiayaan, akses pasar, dan termasuk memfasilitasi usaha mereka dengan membentuk badan usaha, dan meraih sertifikasi halal, produk, dan sebagainya,” kata Teten.
Ia menegaskan, saat ini pemerintah juga sedang melakukan penyempurnaan regulasi kebijakan terkait ekonomi digital. Termasuk mulai dari keamanan data pribadi. Di mana pemerintah tak hanya melindungi industri, platformnya, juga melindungi UMKM maupun konsumen perdagangan digital.
“Saya kira ini kerja yang terintegrasi satu sama lain. Sebab kita punya potensi digital ekonomi yang besar dan harus benar-benar digarap, sehingga perlu disiapkan dari hulu ke hilirnya. Tujuannya, agar memaksimalkan kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku UMKM,” tegasnya.
Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah menambahkan, poin penting dari rakor tersebut adalah saat ini pemerintah hanya memiliki data pelaku UMKM yang terhubung dengan digital secara agregat.
Maka itu, KemenKopUKM menginisiasi untuk mengintegrasikan data-data yang ada secara internal yang merupakan perwujudkan Tahap I.
“Kami optimistis, ini bisa dilakukan sesegera mungkin. Karena saat ini KemenKopUKM memiliki 8 platform, yang akan dikoneksikan dengan Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) yang Insya Allah yang akan kita peroleh di akhir tahun ini,” ujar Azizah.
Dengan terintegrasikan berbagai data yang ada di K/L juga daerah. Diharapkan tahun depan pemerintah tak hanya punya data 30 juta UMKM onboarding digital, tetapi juga data kualitas by name by address secara akurat.
Head of Public Policy idEA Rofi Uddarojat mengatakan, pada dasarnya idEA secara prinsip mendukung penuh memberdayakan UMKM sebagai core ekonomi digital.
“Kami bersama-sama memberdayakan metode dan skema yang tepat dalam mencapai tujuan maupun target nasional,” tandas Rofi.
