EKONOM senior Kwik Kian Gie kecewa dan mengeluh. Tentang peliknya berpendapat di era rezim Joko Widodo-Ma’ruf Amin. “Saya belum pernah setakut saat ini mengemukakan pendapat yang berbeda dengan maksud baik memberi alternatif. Langsung saja di-buzzer habis-habisan, masalah pribadi diodal-adil. Zaman Pak Harto saya diberi kolom sangat longgar oleh Kompas. Kritik-kritik tajam. Tidak sekalipun ada masalah,,” katanya melalui cuitan di Twitter @kiangiekwik.
Unggahan ketakutan Kwik Kian Gie diamini Susi Pudjiastuni. “I’m with Pak Kwik,” sambut mantan Menteri KKP, di akun Twitternya. Cuitan Kwik juga diapresiasi Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid. Dalam akun Facebook-nya, HNW menulis, “Turut prihatin Pak. Padahal semuanya juga tahu beda era Orba dan era Reformasi,”.
Riset Oxford menunjukkan, buzzer di Indonesia bekerja untuk politikus dan swasta. Jika diperbandingkan, memang belum separah yang terjadi di Israel dan Amerika Serikat. Israel, manipulasi media sosial juga dilakukan, bahkan oleh 3 (tiga) organisasi pemerintah. Manipulasi medsos oleh organisasi masyarakat sipil juga ditemukan di Israel oleh lebih dari tiga organisasi.
Di Amerika Serikat, lebih dari tiga organisasi pemerintah dan swasta yang bergiat melakukan manipulasi medsos. Dua organisasi politikus dan parpol juga melakukannya. Di negara jiran, Malaysia, manipuasi medsos dilakukan oleh dua organisasi dari kubu pemerintah, politikus parpol, dan swasta, serta satu organisasi sipil dan satu influencer.
Kenapa memakai buzzeRp? Tak lain untuk nutupi kegagalan ekonomi. Keadaan di 2021 tampaknya akan lebih berantakan. Defisit makin melebar. PDB merosot. Utang pemerintah yang kian bengkak terhadap PDB pun sudah menyimpang dari norma-norma standar. BI diminta membeli surat utang negara di pasar perdana. Nilainya Rp1.000 triliun lebih. “Ini tabu, melanggar prinsip moneter, dan berpotensi korupsi. Kebijakan ini dicela internasional mengakibatkan mata uang Indonesia bermasalah dalam pandangan asing,” tutur Salamuddin Daeng.
Rezim eksisting sudah gagal membuat rupiah benar-benar bisa berdaulat di negeri sendiri. “Ada tiga yang membuat rupiah lemah. yakni korporasi swasta, BUMN, dan pemerintah,” ujar Ichsanuddin Noorsy. Akibatnya, market risk (risiko pasar) tidak pernah di atas 5 persen. Artinya, kesejahteraan ekonomi di Indonesia sudah dalam situasi gawat. “Hasrat pemerintah membuat stabil ekonomi dengan pinjaman mustahil berhasil.
Roadmap mengatasi pandemi dan krisis menuai penolakan dari publik nasional dan internasional. Contohnya UU Minerba, UU Omnibuslaw, UU No. 2/2020 menuai penolakan dan kritik tajam dari komunitas global. Korupsi mencuat jadi isu utama bagi internasional—yang menilai kebijakan penanganan krisis Indonesia justru diperalat oligarki untuk korup. Apa kasus dana bansos (Rp5,9 triliun) tak cukup mencoreng muka? Apa iya rentetan blunder ekonomi tertanggulangi dengan suara uncivilized para influencer, buzzeRp, bahkan PSK?●
Salam,
Irsyad Muchtar