PeluangNews, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara resmi melantik pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) periode 2025–2030 di Puri Agung Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Kamis (17/7). Pelantikan ini menandai dimulainya kepemimpinan baru di bawah Ketua Umum Apkasi, Bupati Lahat Bursah Zarnubi.
“Dengan mengucap syukur ke hadirat Allah SWT, saya, Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Dewan Penasihat Apkasi, dengan ini mengukuhkan bapak dan ibu bupati sebagai pengurus Apkasi masa bakti 2025–2030,” kata Mendagri Tito dalam sambutannya.
Ia juga menekankan pentingnya komitmen dan integritas dalam menjalankan roda organisasi. “Kekompakan dan pengabdian tanpa pamrih menjadi kunci. Saya berharap Apkasi menjadi garda terdepan dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Dalam susunan pengurus inti, Bupati Bandung Dadang Supriatna menjabat sebagai Ketua Harian, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama sebagai Bendahara Umum, dan Bupati Minahasa Utara Joune Ganda sebagai Sekretaris Jenderal.
Mendagri juga mendorong Apkasi untuk aktif menginventarisasi persoalan daerah dan membahasnya dalam forum bersama. “Buatlah semacam sarasehan. Bila perlu undang saya, dan saya siap hadir bersama Dirjen. Ajak juga asosiasi lain, sampaikan rumusan konkret,” ujarnya.
Dalam pidatonya, Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi langsung menyuarakan berbagai aspirasi para bupati kepada Mendagri. “Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang kita banggakan sejak 1999, amanat reformasi dan cita-cita pendiri bangsa, makin jauh dari harapan. Banyak urusan yang seharusnya dikelola daerah justru harus tunduk ke pusat,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti terbatasnya kewenangan bupati di tengah proyek strategis nasional. “Kabupaten adalah ujung tombak pembangunan. Presiden Prabowo sudah menyampaikan bahwa 60% kegiatan nasional ada di kabupaten. Maka otonomi seluas-luasnya harus di-delivery ke daerah,” tegas Bursah.
Selain itu, Bursah menyampaikan rencana pembentukan Konsorsium Dana Abadi Bersama untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. “Jika disepakati, tiap kabupaten menyumbang Rp30 miliar. Tahap awal akan terkumpul Rp12 triliun. Dana ini bisa dipinjam saat daerah mengalami kesulitan keuangan,” jelasnya.
Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan turut mengingatkan pentingnya peran bupati dalam program swasembada pangan nasional. “Saya minta para bupati hadir dalam peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Presiden pada 21 Juli di Klaten,” pungkasnya.
